JAKARTA, TitikNOL - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengeluarkan SK Kepengurusan DPP Partai Persatuan dan Pembangunan (hasil) Muktamar Pondok Gede. Menurut Yasonna, dalam SK tersebut Ketua Umum DPP PPP Muhammad Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal Arsul Sani.
"Saya sudah terbitkan keputusan Menkumham RI nomor M.HH-006.AH.11.01 tahun 2016 tentang pengesahan susunan personalia DPP Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2016-2021," ujar Yasonna di kantornya, Jakarta, Rabu (27/4/2016).
Lanjut Yasonna, dalam SK tersebut telah mengakomodir seluruh pihak yang selama ini telah berkonflik sehingga ia melihat kepengurusan itu merupakan hasil rekonsiliasi.
"Dengan demikian kepengurusan Bandung yang kita aktifkan dengan tugas untuk melaksanakan muktamar yang rekonsiliatif berkeadilan dan rekonsiliatif sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan keputusan ini," ungkapnya. (Bar/red)
Kota Cilegon Jadi Percontohan Tera Jembatan Timbang
Soroti Netralitas di Depan Mabes Polri, HMI Tuntut Kapolda Banten Dievaluasi
2 Tahun Keliling Kabupaten Serang, Andika Hazrumy Sudah Kunjungi Nyaris Seribu Titik
Duet Supriyono dan Anwar Ditunjuk Benahi KNPI Kota Serang
Terapkan Hidup Sehat, Dinkes Cilegon Ingatkan Bahaya Konsumsi Gula, Garam, dan Lemak Berlebihan
Gelar Doa Bersama dan Istighosah, Ria-Badri Coba Ketuk Pintu Langit
Kecewa, Pendemo Hadiahi Bawaslu Pandeglang Keranda Mayat.jpeg)
Cegah Stunting Sejak Dini, DP3AP2KB Kota Cilegon Kumpulkan Calon Pengantin
Kadin Cilegon Dukung Perjuangan Buruh yang Menuntut Kenaikan UMK Sebesar 11,56 PersenIni Nama Pejabat Banten yang Dipanggil Kejati Terkait Dugaan Korupsi RSJ Tahap I
