JAKARTA, TitikNOL - Pakar hukum Pidana dari Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad mengatakan tidak seharusnya Presiden Joko Widodo mengintervensi proses hukum terhadap kasus penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan di Bareskrim Mabes Polri.
Pasalnya, berkas kasus Novel sudah dinyatakan P21 atau lengkap untuk selanjutkan diserahkan ke pengadilan.
"Desakan dari Istana Ini menunjukan bahwa hukum belum bisa tegak di negeri ini. Hukum adalah prodak politik yang masih tunduk pada kekuasaan," ujar Suparji dalam diskusi 'Mengurai Kasus Novel Baswedan mau Dibawa Kemana' yang digelar oleh Forum Peduli Penegak Hukum, di Jakarta, Rabu (10/2/2016).
Menurutnya, lebih baik kasus ini tetap dilanjutkan ke pengadilan. Agar kasus ini semakin jelas apakah Novel benar-benar bersalah atau tidak. Tentunya dengan melihat fakta-fakta di persidangan.
"Lebih baik diselesaikan di pengadilan, agar jelas terang benderang, apakah terbukti apakah tidak," ungkapnya. (Bar/Red)
1.600 Kader Posyandu Kota Cilegon Mendeklarasikan Diri Mendukung Helldy-Alawi
Kota Cilegon Jadi Percontohan Tera Jembatan Timbang
Soroti Netralitas di Depan Mabes Polri, HMI Tuntut Kapolda Banten Dievaluasi_(19).jpeg)
Bubarkan Deklarasi Kader yang Mendukung Helldy - Alawi, Dua Anggota Panwas Kecamatan Cilegon Dilaporkan
2 Tahun Keliling Kabupaten Serang, Andika Hazrumy Sudah Kunjungi Nyaris Seribu Titik
Gelar Doa Bersama dan Istighosah, Ria-Badri Coba Ketuk Pintu Langit
Duet Supriyono dan Anwar Ditunjuk Benahi KNPI Kota Serang
Kecewa, Pendemo Hadiahi Bawaslu Pandeglang Keranda Mayat
Terapkan Hidup Sehat, Dinkes Cilegon Ingatkan Bahaya Konsumsi Gula, Garam, dan Lemak BerlebihanInilah Makhluk yang Menghuni Bumi Sebelum Adam Menurut Al Quran
