SERANG, TitikNOL – 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Serang, masih terkendala soal administrasi dalam menyerahkan laporan keuangan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Banten.
Hal tersebut terungkap, saat Wali Kota Serang Syafrudin mendatangi BPK RI Perwakilan Banten. Saat itu, BPK sedang melakukan pemeriksaan keuangan di Kantor Inspektorat Kota Serang, di lingkungan Pemkot Lama, Kota Serang, Selasa (11/2/2020).
Syafrudin mengatakan, sejauh ini pemeriksaan sudah 60 persen, meski masih ada 10 OPD yang mengalami kendala dalam penyerahan laporan keuangan. Kendati demikian, Ia enggan menyebutkan semua OPD yang belum menyerahkan laporan keuamgan, Syafrudin hanya menyebut Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
”Pemeriksaan BPK sudah sebelas hari, karena ini kaitannya dengan pertanggungjawaban anggaran yg dilaksanakan masing masing OPD, kami meninjau pemeriksaannya,” kata Syafrudin.
Kedatangannya pun untuk memfasilitasi BPK, bila ada OPD yang sulit dalam menyerahkan berkas laporan keuangannya, maupun ada kendala soal adminitrasi. Ia mengaku akan membantu mendesak OPD agar koperatif dalam pemeriksaan keuangan.
“Barang kali ada kesulitan, khususnya permintaan data yang diminta BPK, alhamdulillah sampai hari ini berjalan lancar. Sudah 60 persen dari 33 OPD sebenarnya tidak sulit masih ada kekurangan yang harus dilengkapi kurang lebih 10 OPD sudah diupayakan agar segera menyelesaikan kekurangannya secara administrasi,” ungkapnya.
Ia pun akan menekan kepada seluruh OPD, agar segera menyelesaikan kendala kendala secara administrasi dalam pemeriksaan keuangan BPK dan koperatif saat pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan.
“Kedepan menekankan kepada kepala Inspektur apa yang menjadi pencapaian akuntibilitas kinerja kami itu agar dilengkapi, agar Pemkot biar sama sama dengan pemerintahan lain, jadi ada peningkatan dalam laporan keuangan,” tegasnya. (Gat/TN1)