SERANG, TitikNOL - Gubernur Banten Wahidin Halim, meminta bantuan kepada Kiyai yang menjadi pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) di Banten, untuk menangkal berita bohong atau hoax tentang vaksin Covid-19.
Di sisi lain, pria yang kerap disapa WH itu meminta para Kiyai turut serta mengkampanyekan manfaat dari vaksin, dalam rangka menekan angka terkonfirmasi positif. Hal itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutannya di acara Raker Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten.
"Dulu zaman kolonial melawan penjajah. Sekarang tidak ada penjejahan, tapi ada covid. Harus jaga jarak. Tapi kiyai sudah setiap hari cuci tangan. Kalau ada hoax jangan disampaikan langsung ke masyarakat. Vaksin bisa mematikan, wong belum sampai ke rakyat," katanya di Pendopo Lama Gubernur Banten, Selasa (19/1/2021).
Ia menyebutkan, masyarakat awam perlu dibina guna mendapatkan informasi yang benar tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan dan disuntik vaksin. Mengingat, setiap ada momentum perayaan dan libur, kasus warga positif terus naik.
"23 ribu orang kena. RS penuh, ribuan kasur (pasien Covid 19) habis. Tahun baru tambah, kasus liburan tambah lagi. Kuncinya adalah masker, jaga jarak. Dimana-mana begitu kuncinya. Minum vitamin, olahraga. Masyarakat awam perlu dibina. Saya berharap bisa terbebas atau berkuranglah," ujarnya.
WH menceritakan, banyak masyarakat yang belum paham tentang informasi vaksin. Perspektif negatif muncul ketika Gubernur tidak divaksinasi dan dianggap tidak dapat memberikan contoh yang baik. Padahal, ketentuan dari vaksin yang menyebabkan dirinya tidak di suntik.
"Gubernur nggak di vaksin dikatakan nggak beri contoh. Padahal umurnya, gitu ketentuannya. Kenapa pakai vaksin sinovac, karena paling mudah dengan iklim indobesia, cukup dengan pendingin. Kalau yang lain harus sampai minus berapa itu. Damaikan Banten di tengah wabah pandemi. Damaikan kota seribu Kiyai, sejuta santri," terangnya.
Sementara itu, Ketua Presidium FSPP Banten K.H Anang Azhari Ali mengaku mendukung penuh kebijakan pemerintah yang memberikan vaksin secara gratis.
"Gubernur minta kepada Kiyai pimpinan Ponpes melalui wadah FSPP menjelaskan kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi tidak percaya kepada pemerintah. Kan ada penolakan kepada pemerintah, karena hanya menginformasikannya pemerintah saja, tidak melalui Kiyai," paparnya.
Namun, biarkan proses vaksinasi berjalan tanpa ada paksaan. Sehingga, masyarakat bisa melihat kemanfaatan tenaga medis yang telah di vaksin pertama.
"Tapi ingat, Undang-undang ini belum dilakukan pemerintah. Siapa yang mau silahkan, kalau nggak mau jangan dipaksa. Sehingga menunggu kemanfaatan vaksin. Di vaksin insyaallah. Tapi tadi, kalau ada Kiyai yang kabur jangan dipaksa. Tapi pada prinsipnya FSPP mendukung," tukasnya. (SON/TN1)