Kepala OPD Diminta Fokus untuk Tingkatkan Penyerapan Anggaran

SERANG, TitikNOL - Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Komisi I DPRD Provinsi Banten diminta fokus untuk meningkatkan penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2018. OPD tersebut antara lain Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Hukum, Biro Organisasi, Inspektorat, dan Sekretariat DPRD.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Zaid Elhabib mengatakan, berdasarkan hasil Rapat Kerja Komisi I dengan Kepala OPD mitra kerja di Kantor BPSDMD Provinsi Banten di Pandeglang, Rabu (24/1/2018) yang membahas evaluasi triwulan IV dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Kerja OPD Tahun Anggaran 2018. Diketahui, anggaran Diskominfo SP pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp 46,256 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp 41,398 miliar lebih, dan Silpa sebesar Rp 4,858 miliar lebih.

Kemudian anggaran BPSDMD pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 67,890 miliar lebih, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 20,898 miliar lebih, dan belanja langsung sebesar Rp 46,992 miliar lebih; BKD pada tahun anggaran 2017 memiliki anggaran belanja tidak langsung, dan belanja langsung sebesar 25,833 miliar lebih dengan realisasi anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp 19,627 miliar lebih, sedangkan pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 26,846 miliar lebih dengan 3 program dan 18 kegiatan; anggaran Biro Hukum pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp 6,097 miliar lebih, dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp 4,247 miliar lebih dengan 2 program dan 9 kegiatan.

Untuk anggaran Biro Organisasi pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp 5,197 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp 4,266 miliar lebih dan Silpa sebesar Rp 931,187 juta lebih, sedangkan pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 2,719 miliar lebih dengan peruntukan program tata kelola pemerintahan sebesar Rp 988 juta lebih, dan program penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Rp 1,731 miliar lebih; anggaran Inspektorat pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp 45,181 miliar lebih, yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 26,084 miliar lebih, belanja langsung Rp 19,097 miliar lebih dan Silpa sebesar Rp 3,645 miliar lebih dengan 4 program dan 15 Kegiatan.

"Silpa APBD di beberapa OPD mitra kerja Komisi I ini, antara lain disebabkan efisiensi anggaran dan beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, seperti BKD tidak dapat melaksanakan kegiatan pemasangan jaringan dan pengadaan mesin absensi di setiap SMA/SMK di Provinsi Banten,"kata Zaid, seraya berharap pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018 ini bisa dilaksanakan secara maksimal, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. (Red)