SKPD Lalai, Tender Paket Lelang di Banten hingga Rp300 Miliar Molor

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Hudaya latuconsina (Foto:TitikNOL)
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Hudaya latuconsina (Foto:TitikNOL)

SERANG, TitikNOL - Puluhan proyek pembangunan di beberapa SKPD Pemprov Banten terancam gagal lelang dan menjadi Silpa di tahun 2016 ini.‎ Hal tersebut karena hingga Mei, persiapan proses tender oleh SKPD belum rampung.

Proyek-proyek tersebut antara lain yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR), Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP), Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan lainnya.

"‎Banyak, kalau dihitung-hitung itu nilainya di atas Rp300 miliar. Contoh konkret asrama BLKI nilainya Rp45 miliar, rencana pembangunan awalnya 10 bulan, kemudian dioptimasi menjadi 8 bulan. Di Februari kami desak kapan lelang, tetapi tidak jelas. Sekarang punya sisa 2 bulan untuk persiapan tender, sudah seperti apa. Ternyata maret saja HPS (harga perkiraan sendiri) belum selesai, terus kapan lelangnya, ini sudah sangat berpotensi silpa lagi. Ini baru Rp45 miliar, belum yang lainnya," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina, ditemui pekan kemarin.

Ia mengatakan, semua jenis pekerjaan yang membutuhkan waktu 6 bulan saja terancam gagal lelang dan berpotensi menjadi silpa.

"Saya menjadi khawatir itu potensi silpa, karena ini sudah masuk Mei. Kejadian Banten ini selalu seperti ini," tukasnya.

‎Menurutnya, ada kelalaian dari pihak SKPD karena tidak mempersiapkan dengan benar proses tender tersebut.

"Saya tidak ingin mengatakan ada indikasi kesengajaan, tetapi ini kelalaian. Orang tahu kok siapapun tahu kalau ini pekerjaan 8 bulan. Paling tidak 2 bulan waktu persiapan untuk tender. Untuk tender harus ada dokumen dan penyusunan dokumen tender semua harus sudah tahu. Ketika menjadi akumulasi tanggungjawabnya ada di kepala SKPD,"‎ tegas mantan Penjabat Bupati Serang ini. (Kuk/red)

TAG skpd
Komentar