Pansus Bakal Beri Banyak Catatan Terhadap LKPj Gubernur

SERANG, TitikNOL - Panitia khusus (pansus) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) memasuki tahap finalisasi untuk diparipurnakan pada 23 Mei mendatang. Wakil Ketua Pansus LKPj Yoyon Sujana menyebut akan ada banyak rekomendasi untuk Gubernur terkait LKPj.

"Kalau dari hasil konsultasi dengan Kemendagri setidaknya lebih dari sepuluh rekomendasi. Arahan dari Kemendagri itu cukup banyak poin-poinnya. Saya perkirakan lebih dari sepuluh lah rekomendasinya. Yang urgent itu persoalan aset, infrastruktur dan lelang," kata Yoyon, dihubungi melalui ponselnya, Jumat (13/5/2016).

Ia menjelaskan, saat ini pansus juga sedang mematangkan poin-poin yang akan menjadi rekomendasi atas LKPj Gubernur Banten Rano Karno tahun anggaran 2015, yang disampaikan dalam paripurna April lalu.

"Senin pekan depan kami finalisasi mulai dari hasil studi banding, konsultasi Kemendagri, uji petik. Baru kemudian dilakukan pleno, dan kami sampaikan rekomendasinya pada paripurna yang rencananya dilaksanakan pada 23 Mei nanti," ujarnya.

Ia menuturkan, pansus LKPj nanti pada pokoknya akan menyampaikan apakah kinerja Pemprov Banten yang dipimpin Gubernur Rano Karno berhasil atau gagal.

"Sekarang masih berjalan, kami masih membandingkan berapa persen keberhasilan dan berapa persen yang belum sesuai. Nanti akan terungkap di paripurna," ucap Yoyon.

Wakil Ketua DPRD Nuraeni menyampaikan, beberapa catatan Pansus LKPj antara lain mengenai manajemen aset, pegawai non-ASN, gagal lelang dan realisasi rendah beberapa SKPD.

"Yang jelas harus ada perbaikan terkait manajemen aset, non-ASN seperti TKS yang membebankan APBD, gagal lelang, kemudian SKPD yang realisasinya dibawah 80 persen sebagai penyumbang Silpa terbesar seperti DBMTR, DSDAP, Dinkes, dan Disdik," jelasnya. (Kuk/red)