Penyerapan Anggaran Rendah, DPRD Cilegon Sebut Kinerja DPUTR Lambat

CILEGON, TitikNOL - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilegon menggelar rapat dengar pendapat atau hearing dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Cilegon, Kamis (30/6/2022).

Hearing yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Cilegon tersebut, membahas terkait penyerapan anggaran di DPUTR Cilegon yang baru mencapai 11 persen.

Dalam hearing tersebut, para anggota dewan menghujani pertanyaan Kepala DPUTR Cilegon, Heri Mardiana terkait banyak pekerjaan yang belum berjalan. Sehingga berujung dengan rendahnya penyerapan anggaran.

"Ini kan sudah masuk ke triwulan ke 3 kita jangan sampai terulang kembali seperti 2020-2021, karena posisi di 2021 itu hampir di seluruh OPD itu kan penyumbang SiLPA nya kan salah satu terbesar itu Dinas PU. Karena memang kalau saat ini SiLPA nya besar lagi di Dinas PU, sedangkan infrastruktur sudah menjadi perbincangan ini kan menjadi persoalan kalau sampai memang tidak bisa dilakukan," Ketua Komisi IV DPRD Cilegon Erik Airlangga Al-Ghozali kepada wartawan, Kamis (30/6/2022).

Politisi Golkar itu meminta DPUTR Cilegon untuk segera melakukan kegiatan-kegiatan fisik yang memang notabene sudah sangat krodit dan krusial.

"Kita dorong kepada mitra-mitra Komisi IV termasuk salah satunya Dinas PU agar bisa segera melakukan kegiatan-kegiatan fisik yang memang notabene itu sudah sangat krodit dan krusial, sangat rusak parah seperti salah satu contoh di BBS, Cibeber, Panggung Rawi dan juga JLS. Itu kan menjadi konsen kita bagaimana caranya agar segera dilakukan perbaikan-perbaikan atau perawatan-perawatan," ujarnya.

Lebih lanjut Erik mengatakan, dari 305 paket di DPUTR baru 89 yang sudah masuk pengadaan dan 20 paket sudah lelang serta 7 paket sudah selesai.

"Saat ini yang sudah masuk ke pengadaan itu 89 dari total 305 paket. 20 paket sudah lelang 7 paket sudah selesai, itu yang memang sudah masuk di Dinas PU, yang sudah dilakukan," jelasnya.

"Makanya kita berharap agara segera 305 paket ini segera dilakukan, apalagi terkait masalah infrastruktur kegiatan yang memang sifatnya lelang. Ini kan kalau sudah masuk triwulan ke 3 ini takut terjadi gagal lelang otomatis lelang ulangnya lambat dan otomatis jadi penyumbang SiLPA," sambungnya.

Terkait masalah itu , kata Erik, pihaknya mendorong Dinas PU di 2022 ini konsen mana dulu titik-titik yang posisinya sangat diperlukan itu harus segera dilakukan perbaikan jalan, setelah itu baru kita fokus di 2023 itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak terlalu berat.

"Karena memang di 2020 itu banyak kegiatan di-refocusing otomatis infrastruktur tidak ada yang diperbaiki, makanya di 2022 ini biar konsen karena di 2021 kemarin banyak kegiatan yang gagal lelang akhirnya tidak dilakukan, di 2022 ini agar fokus kepada kegiatan-kegiatan yang memang saat ini menjadi pembahasan," ungkapnya.

Menurut Erik, rendahnya serapan anggaran hingga memasuki triwulan ke 3 ini telah membuktikan bahwa kinerja DPUTR Cilegon lambat.

"Ya kalau menurut saya sih sangat lambat walaupun memang informasi dari Pak Kadis sih bahwa kehati-hatian. Kita rasa juga itu betul bahwa kehati-hatian tidak jadi soal terkait masalah kegiatan-kegiatan di wilayah Kota Cilegon, tapi juga jangan sampai terlalu lambat juga. Hati-hati sih hati-hati, ini tidak jalan atau mandeg atau apa begitu. Karena memang seharusnya PU itu sudah harusnya berjalan di triwulan pertama, karena informasi pertama saya konfirmasi dengan Dinas PU akan berjalan kegiatan di triwulan pertama yang lelang-lelang, makanya triwulan ke 3 ini belum bisa berjalan berarti kan sangat lambat kinerja Dinas PU itu, termasuk Kepala Dinasnya lambat," pungkansya.

Sementara itu, Kepala DPUTR Cilegon Heri Mardiana mengaku optimis di triwulan ke 3 progres penyerapan anggaran akan maksimal.

"Ini baru 11,2 persen. Tapi tadi sudah kami sampaikan di rapat hearing kita paket itu ada 305 paket sudah 102 paket sudah masuk ke ULP, jadi mudah-mudahan di triwulan ke 3 ini progres penyerapan anggaran kita maksimal. Adapun di luar kesekretariatan ada yang sudah kontrak, ada yang sudah ULP ke kita pemenangnya ada ya sudah," tuturnya.

Menurut Heri, pihaknya melaksanakan tugas sesuai apa yang diprogrsmkan dan sesuai dengan kas budget.

"Kita mah melaksanakan tugas sesuai apa yang diprogramkan. Sesuai kas budget, gak mungkin triwulan ke 3 ditarik ke triwulan ke 2 atau 1 ya salah," ujarnya.

"Kita sudah mulai diberi kontrak mulai Agustus, ini proses, tahapan lelang, bulan Agustus kita sudah kontrak," katanya. (Ardi/TN3).