4 Bulan Tak Digaji, Kapten Kapal Hibah dari Kemenhub Curigai Ada Penyelewengan Anggaran

SERANG, TitikNOL - Kapten Kapal KM Banawa Nusantara 75 Yogi Tri Saputra, mengeluhkan tidak pernah mendapat gaji selama empat bulan bekerja mengurus Kapal hibah dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Bahkan menurutnya, selama Kapal itu bersandar di pantai Karangantu, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, tidak pernah beroperasi dan sengaja dibiarkan diam.

Padahal, Kapal itu dihibahkan dari Kemnhub kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Serang pada tanggal 23 Desember tahun 2019 dan diterima langsung oleh Wali kota Serang Syafrudin untuk alat transportasi wisatawan ke Pulau.

"Dari awal per 1 Januari kami tidak pernah mendapatkan gaji. Jadi sekitar 3 mingguan yang lalu Kapal kami iket mati karena tidak mampu. Karena tidak di kasih makan, tranportasi nggak ada, nggak dapat bensin," katanya saat dihubungi TitikNOL, Rabu (06/05/2020).

Baca juga: Kapal Hibah Dari Kemenhub untuk Pemkot Serang Dibiarkan Rusak

Ia menceritakan, pertama kali dirinya dan rekannya direkrut oleh Dishub untuk menjadi Kapten Kapal, yakni pada bulan Oktober 2019. Dengan kontrak besaran gaji Kapten Kapal sebesar Rp3 juta perbulan dan untuk Anak Buah Kapal (ABK) Rp1,7 juta perbulan dan Kepala Kamar Mesin (KKM) Rp2,5 juta perbulan.

Namun janji itu bagaikan angin berlalu, sejak empat bulan terakhir hingga kini. Sebab, hak gaji sebagai crew Kapal tersebut tak kunjung cair. Bahkan, pihaknya mengaku sudah tiga minggu mogok kerja lantaran tidak diperhatikan.

"Makanya kondisi Kapal hancur, sebelum ditinggal juga sudah hancur harus di repair. Sudah diajukan beberapa kali, nggak ditanggapi," ujarnya.

Dikatakan Yogi, pihaknya menduga ada prilaku korupsi dari oknum Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang. Alasan itu dilandasi oleh bukti dokumen kontrak kerja pada crew. Disitu tertulis sebanyak delapan orang yang di pekerjakan, padahal hanya ada enam orang yang rutin merawat Kapal.

Ditambah, ia mengaku pernah diperintahkan oknum pegawai Dishub untuk melakukan mark up pada nota Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak Rp25 juta. Padahal, Kapal hanya pernah diisi satu kali BBM pada saat penyerahan hibah.

"Kapal dari pertama datang cuma 1 kali isi BBM, nggak pernah jalan. Itu ada sisa anggaran Rp25 juta untuk BBM tahun 2019, itu uang itu di lembar sama Kasie, nggak di kembalikan ke uang negara," terangnya.

"Dia merayu saya beberapa kali untuk memainkan nota BBM sebanyak Rp25 juta. Jangankan dikasih (uang fee), saya nggak mau, apalagi cuma minta tolong doang," tegasnya.

Ia mencurigai, Kapal hibah dari Kemenhub itu hanya akan dijadikan ladang proyek untuk memperkaya diri. Kapal akan dibiarkan bersandar tanpa digunakan. Hal itu dilakukan hanya untuk mencairkan anggaran perawatan Kapal saja.

"Kapal itu jadi bangkai nggak masalah, yang penting anggaran jalan. Nanti dimasukan crew fiktif untuk penjaga malam saja. Kalau tidak dibongkar parah banget. Kalau cuma dibiarkan, kenapa tidak diberikan ke nelayan saja. Sayang Kapal Rp1,8 miliar cuma dibiarkan saja," ketusnya.

Ia menyebutkan, pemogokan kerja dilakukan sebagai bentuk protes tidak komitmennya Dishub Dalam memenuhi hak crew Kapal. Pihaknya berharap, gaji selama empat bulan itu bisa dibayarkan.

"Saya inginnya kerja yang lalu dibayar saja. Yang lucu anggaran sudah ada tapi dioersulit. Nemu orang ini lah, masa seperti itu. Saya cuma minta hak saya saja," tukasnya. (Son/TN1)