SERANG, TitikNOL - Puluhan aktivis Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jabodetabeka-Banten, menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Jum'at (5/4/2019).
Puluhan masa aksi menuntut Gubernur Banten Wahidin Halim dicopot dari jabatannya karena dianggap menggunakan jabatannya untuk memenangkan anaknya yang menjadi calon DPD RI Mohammad Fadlin Akbar.
Selain itu, juga masa aksi menganggap WH tidak kompeten dalam memimpin Banten, karena adanya pejabat Pemprov yang double job serta banyaknya pelaksana tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Korlap aksi, Aliga Abdilah mengatakan, pengerahan aparatur sipil negara (ASN) dalam rangka memenangkan Fadlin untuk menjadi anggota DPD RI Banten, yang notabene adalah anak dari gubernur Banten menjadi sebuah polemik tersendiri.
"ASN malah berpolitik praktis dan jelas ini bertabrakan dengan UU Pemilu nomor 7 Tahun 2017. Terbukti dengan mencuatnya grup whatsapp pemenangan DPD UNTUK KANG FADLIN WH," kata Aliga dalam orasinya.
Selain itu juga, Aliga menyampaikan adanya dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Banten pada APBD tahun 2017 dan 2018.
"Proyek pengadaan komputer di dinas pendidikan, proyek pembebasan 9 titik lahan untuk membangun USB SMKN dan SMAN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan proyek cacat lelang pembangunan jalan dan jembatan di dinas PUPR dan PERKIM," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun. Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut melibatkan 12 orang di antaranya berinisial EK yang menjabat sebagai PA, AP Sebagai KPA, GD sebagai PPTK, DH sebagai PPHP, SR sebagai PPB, ES Sebagai panitia PHP l, JA staf ahli gubernur, MR komisioner Bank Banten, ES Sekretaris DPD Demokrat, FA anak gubernur, Dirut PT Astra GEI dan U Marketing PT Astra GEI. (Lib/TN1)