PMII Serang Tuding KPK Telah Terpengaruh Kelompok Tertentu

Ketua PKC PMII Banten Ahmad Solahudin saat di wawancarai awak media. (Foto: TitikNOL)Ketua PKC PMII Banten Ahmad Solahudin saat di wawancarai awak media. (Foto: TitikNOL)

SERANG, TitikNOL - Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Banten akan melakukan aksi unjukrasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumat (20/9/2019).

Aksi demonstrasi ini dilakukan untuk merespon ditetapkannya Mentri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus suap hibah oleh KPK.

Ketua PKC PMII Banten Ahmad Solahudin mengatakan aksi ini dilakukan untuk menuntut KPK agar menjalankan kinerjanya sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Ia menilai KPK saat ini diduga telah dipengaruhi oleh kelompok taliban. Sehingga penetapan tersangkan kepada Imam Nahrawi dinilai sebagai muatan politis yang ingin membunuh karakter Menpora dimata publik.

"Ini menyikapi terkait bagaimana KPK ini benar-benar independen, bersih dan bebas dari kelompok taliban. Keputusan yang disematkan kepada Imam Nahrawi itu kami anggap penetapan politis, lantaran ini ada kelompok taliban yang ingin membunuh karakter Menpora," katanya kepada awak media.

Menurutnya, dugaan terlibatnya kelompok taliban di tubuh KPK diungkapkan oleh peneliti IPW. Sehingga hal ini menyebabkan KPK tidak kondusif dalam mengerjakan kinerjanya karena didalam ada kepentingan politis.

Maka pihaknya akan melakukan penekanan terhadap KPK agar betul-betul menjadi lembaga independen dan tidak menjadi tangan panjang kepentingan kelompok tertentu.

"Ada ungkapan peneliti yang diduga adanya kelompok taliban melalui jaringan KPK seperti Novel Baswedan yang diungkapkan oleh lembaga peneliti IPW," ujarnya.

Ia meyakini, bahwa kelompok taliban menganggap Pemerintah akan menghalangi tujuan besar mereka yang ingin merongrong Pancasila dan NKRI dengan menjual nama agama dan Khilafah.

"Mereka (taliban) belakangan diduga menargetkan pejabat-pejabat negara yang bisa merusak citra baik pemerintah," terangnya.

Sehingga pihaknya meminta KPK untuk tidak menjadi alat politik di akhir jabatannya. Sebab ada sebagaian unsur pimpinan yang jelas menyatakan mengundurkan diri, namun hingga saat ini masih aktif di struktur KPK.

"Kami menuntut usir kelompok Taliban di KPK dan periksa unsur pimpinan dan penyidik KPK, sebab sudah ada yang mengundurkan diri tapi masih aktif di KPK," tegasnya. (Son/TN2)

Komentar