Jakarta, TitikNOL - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif mengaku tidak tahu-menahu soal kabar adanya kabar barter antara Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK dengan Rancangan UU Tax Amnesty atau pengampunan Pajak.
Dugaan ini sendiri mencuat usai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda revisi aturan untuk lembaga antirasuah.
"Kami tidak tau soal barter antara revisi UU KPK dan Rancangan UU Tax Amnesty," kata Laode saat dikonfirmasi, Rabu (24/2/2016) malam.
Menurut dia, lembaga pimpinannya itu tidak ikut dalam pembahasan Rancangan UU Tak Amnesty yang memang menjadi inisiatif pemerintah dan masuk dalam Prolegnas 2016.
"Kami enggak ikutan bicarakan tax amnesty," tukas Laode.
Pernyataan soal adanya barter revisi UU KPK dengan RUU Tax Amnesty muncul dari mulut Wakil Ketua Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa. Bahkan, Desmond menyatakan pemerintah akan menyetujui revisi UU KPK setelah RUU Tax Amnesty disahkan menjadi UU.(Okz/Red)
Kota Cilegon Jadi Percontohan Tera Jembatan Timbang
Soroti Netralitas di Depan Mabes Polri, HMI Tuntut Kapolda Banten Dievaluasi
2 Tahun Keliling Kabupaten Serang, Andika Hazrumy Sudah Kunjungi Nyaris Seribu Titik
Duet Supriyono dan Anwar Ditunjuk Benahi KNPI Kota Serang
Terapkan Hidup Sehat, Dinkes Cilegon Ingatkan Bahaya Konsumsi Gula, Garam, dan Lemak Berlebihan
Kecewa, Pendemo Hadiahi Bawaslu Pandeglang Keranda Mayat
Gelar Doa Bersama dan Istighosah, Ria-Badri Coba Ketuk Pintu Langit
Kadin Cilegon Dukung Perjuangan Buruh yang Menuntut Kenaikan UMK Sebesar 11,56 Persen.jpeg)
Cegah Stunting Sejak Dini, DP3AP2KB Kota Cilegon Kumpulkan Calon Pengantin.jpeg)
DPK Provinsi Banten Dorong Sekolah Miliki Perpustakaan Standar Perpusnas
