Antisipasi Politik Uang, PDI Perjuangan Bentuk Satgas Anti-Money Politic

SERANG, TitikNOL – PDI Perjuangan mengambil inisiatif membentuk Satgas Anti-Money Politic. Dibentuknya Satgas ini seiring dengan adanya kritik keras dari sejumlah pihak kepada Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Banten, yang menghentikan kasus dugaan politik uang yang dilakukan oleh tim Cawagub Banten nomor urut 1 Andika Hazrumy, saat menggelar kampanye di Cisauk, Kabupaten Tangerang beberapa waktu lalu.

Acara yang digelar di Alun-alun barat Kota Serang pada Kamis (9/2/2017) ini diikuti oleh ribuan anggota Satuan tugas (Satgas) PDI Perjuangan. Satgas ini dibentuk untuk terlibat aktif mencegah dan menindak para pelaku money politic dalam pelaksanaan Pilgub Banten.

Baca juga: Tolak Politik Uang, Ini Bukti Keseriusan Pasangan Rano-Embay

Dalam arahannya, Ketua Tim Pemenangan Internal PDI Perjuangan Mayjen TNI (Pur) TB Hasanudin menyebut, sinyalemen kuat adanya kegiatan money politic akan kembali dijalankan di ajang Pilkada Banten kali ini. Ia menyebut praktik tersebut sebagai pembajakan dan pembusukan terhadap nilai-nilai demokrasi.

"Tidak ada karakter yang lebih buruk dari seorang calon pemimpin dalam menistakan rakyatnya sendiri selain dengan pikiran bahwa suara rakyat bisa dibeli dengan harga yang amat murah. Terbentuknya dinasti korup di Banten selama ini salah satunya juga dipicu oleh praktik jual beli suara seperti itu. Berhentilah menistakan rakyat dengan cara-cara kotor seperti itu," ujar TB Hasanudin.

TB Hasanudin juga mengajak semua penyelenggara Pemilu untuk tidak menjadikan isu anti money politic sebagai lips service. Ia juga menyayangkan sikap Bawaslu Banten yang tidak bersedia menindaklanjuti kasus Cisauk, meskipun bukti-bukti gambar dan pengakuan para anggota Panwascam terang benderang mengaku melihat dan bahkan menegur langsung praktik money politic tersebut di lokasi acara.

Baca juga: Soal Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang, Bawaslu Banten Kembali Dikritik

TB Hasanudin mengaku akan menjadikan kejadian ini sebagai catatan penting, mengingat Ketua Bawaslu Banten Pramono U Tanthowi yang saat ini menjabat, juga berniat maju sebagai salah satu komisioner KPU pusat.

Di tempat terpisah, Drektur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, ikut mendukung sikap dan langkah yang ditempuh PDI Perjuangan dalam mencegah praktik politik uang di Banten. Ia mensinyalir kekuatan politik lama masih akan menggunakan modus yang sudah terbiasa dilakukan.

"Dinasti politik di Banten memiliki jaringan untuk menggerakkan politik uang dengan memanfaatkan atau mengelabui masyarakat yang tidak paham dengan bersembunyi di balik terminologi agama seperti zakat dan shadaqah," terang kandidat doktor Jerman tersebut.

Ia pun mendorong Bawaslu Banten untuk menyebarluaskan kesadaran soal anti politik uang ini ke semua lapisan masyarakat. Akan tetapi Bawaslu juga harus mampu menunjukkan itikad baiknya dalam memberantas money politic.

"Jangan seperti kejadian Cisauk yang dilepaskan begitu saja oleh Ketua Bawaslu," pungkas Aditya. (red)