SERANG, TitikNOL - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten nomor urut dua, Rano Karno - Embay Mulya Syarif, kunjungi kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (02/11/2016). Dalam kunjungannya, keduanya menegaskan akan mengakhiri citra buruk di Banten, yang selama ini terkenal sebagai daerah yang angka korupsinya masih tinggi.
Pada kesempatan itu, Rano mengajak kepada seluruh elemen masyarakat sipil untuk terlibat dan mengambil peran aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, apabila kelak keduanya dipercaya oleh rakyat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masa bakti 2017-2022.
"Kami berdua berkepentingan untuk melahirkan pemerintahan yang bersih di Banten. Apa-apa yang pernah terjadi di masa lalu cukup sudah kita jadikan sebagai penanda dan pengingat bagi kita semua agar peristiwa-peristiwa muram di masa lalu tak terulang kembali di masa depan," tegas Rano Karno.
Hal yang sama diungkapkan calon wakil gubernur Embay Mulya Syarif. Latar belakang mengapa dirinya kini maju sebagai calon wakil gubernur bersama Rano Karno, karena memiliki sejuta harapan dan mimpi besar tentang paras Banten yang lebih baik terutama dalam hal korupsi.
"Kalau sekadar ingin berkuasa, saya pasti sudah maju sejak 10 tahun lalu. Ini bukan soal kekuasaan. Ini soal panggilan untuk mengarahkan Banten ke arah yang lebih baik. Sebagai salah satu pihak yang terlibat aktif dalam proses pendirian Provinsi Banten, saya terpanggil untuk bersama-sama Pak Rano mewujudkan cita-cita pendirian Provinsi Banten," ungkap Embay.
Sementara itu Koordinator ICW Ade Irawan, mengaku mendukung langkah dan upaya pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh pasangan calon nomor dua di pilgub Banten 2017. Pada kesempatan itu, Ade juga menegaskan kepada keduanya untuk memegang teguh janji-janji saat kampanye, termasuk di antaranya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.
"Saya ingin katakan kepada keduanya dan mengingatkan kembali komitmen Rano dalam satu kesempatan bersama dengan KPK untuk memperbaiki keadaan di Banten. Maka dari itu keduanya harus bisa memegang janji tersebut," katanya.
Di tempat yang sama, salah satu aktivis antikorupsi ICW Emerson Yuntho, mengapresiasi langkah Rano Karno sebagai gubernur yang aktif mengundang dan membuka gerbang yang luas bagi KPK untuk melakukan supervisi di Banten.
"Banten menjadi satu-satunya provinsi yang secara khusus melibatkan KPK dalam menyusun RPJMD. Rano Karno juga secara aktif memerintahkan jajaran birokrasinya untuk melibatkan KPK dalam perencanaan anggaran. Hal ini tentu harus dilanjutkan," tukasnya. (Meghat/red)