Pembina Jejaring Panca Mandala Banten Sebut Komitmen Kebangsaan Bisa Cegah Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

SERANG, TitikNOL - Komitmen kebangsaan dan semangat moderasi beragama dari seluruh elemen masyarakat Indonesia memang merupakan hal yang sangat penting untuk terus dijaga.

Hal tersebut kata Embay Mulya Syarief Pembina Jejaring Panca Mandala (JPM) Provinsi Banten, akan mampu melawan adanya praktik politik identitas yang sangat merusak pesta demokrasi pada gelaran Pemilu 2024 mendatang.

"Peristiwa tahun 2019 rusuh karena politik identitas itu saling mengkafirkan, Karna pemilu itu acara rutin 5 tahunan biasa ajalah ya, kita ini bangsa Indonesia yang beragam, berapa etnis kita ribuan etnis. Kalau menggunakan politik identitas bubar negara ini," ujar Embay Mulya Syarief usai acara dialog kebangsaan di salah satu hotel Kota Serang, Kamis 30 November 2023.

Politik identitas merupakan sebuah hal terkait dengan politik yang dasar utamanya dilakukan untuk bisa merangkul kesamaan atas dasar persamaan-persamaan tertentu yang melekat pada seseorang atau kelompok tertentu seperti pada adanya kesamaan etnis, agama hingga jenis kelamin. Tentunya dalam proses merangkul adanya kesamaan tersebut bukan begitu saja dilakukan, melainkan memiliki tujuan tertentu.

Pada umumnya, sebuah tujuan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu kelompok yang melancarkan aktivitas politik identitas adalah untuk bisa memperoleh sebuah pengakuan atas identitas yang orang tersebut atau kelompok itu miliki, termasuk juga mampu meninggikan derajat dan martabat dari golongan tersebut.

Dalam praktik politik identitas sendiri, umumnya digunakan sebagai sebuah kendaraan yang membawa sebuah aspirasi tertentu, termasuk juga sebuah tuntutan kepentingan politik dan ideologi politik tertentu. Langkah-langkah dalam praktik politik identitas tentunya untuk menggerakkan aksi0aksi dan mampu meraih tujuan politik tertentu dengan mengkapitalisasi keuntungan kesamaan identitas seperti pada ras, suku bangsa, bahasa, adat dan lain sebagainya.

"Harus dipahami dan generasi ini yang akan berperan di Indonesia emas 2045, kalau saya udah tidak ada ya kalian semua generasi muda ini harus dibekali ideologi Pancasila kesepakatan, kesepakatan yang disepakati untuk jadi dasar negara, melanggar kesepakatan hukumnya munafik dalam ajaran islam jelas orang yang melanggar kesepakatan itu berkhianat," tegasnya.

Lanjut Embay Mulya Syarief mengaku bahwa salah satu upaya pencegahan politik identitas yang memiliki potensi terus meluasnya adalah melalui cara penguatan moderasi agama di tengah masyarakat termasuk kalangan mahasiswa.

Baginya, penguatan moderasi beragama memiliki tujuan untuk bisa menegaskan bahwa kerukukan bukanlah sebuah hal yang bisa diwujudkan dengan cara yang mudah. Kerukunan antar umat beragama sendiri memang harus dirumuskan melalui sebuah ajang sosialisasi, kampanye dan bahkan program secara terukur yang terstruktur, sistematis dan masif sifatnya.

"Ya kita harapkan terus-menerus di kalangan para pemilih pemula ya anak-anak mahasiswa, pemuda kemudian juga para ulama di dalam memberikan materi pengajian nya juga harus juga membahas masalah-masalah muamalah. Muamalah itu apa bukan hanya jual beli tapi juga masalah-masalah ibadah sosial bermasyarakat seperti berbangsa bernegara," tegasnya.

Embay menerangkan bahwa sebenarnya dari segi hukum formal sendiri, penguatan moderasi beragama telah memiliki landasan hukum yang kuat, karena dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan adanya kewajiban bagi negara untuk bisa menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama hingga kepercayaan masing-masing.

"Wawasan kebangsaan bangsa ini bangsa satu-satunya di muka bumi berasal dari 200 kerajaan terpisah-pisah di 17.000 Pulau, ribuan suku, 700 bahasa daerah beda agama beda adat beda budaya kita jaga, ini takdir negara kita ditakdirkan oleh Allah menjadi bangsa yang majemuk merawat kebhinekaan," katanya.

Sementara itu Zidan Nugraha Ketua Pelaksana Dialog Kebangsaan mengatakan bahwa, anak muda saat ini harus bisa menjaga nilai-nilai ideologi Pancasila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagai landasan dasar negara perekat bagi bangsa.

"Politik hanya 5 tahun sekali nanti kedepannya kita akan bersama bersinergi dan tetap utuh dalam kondisi NKRI, untuk mencegah polarisasi dan politik identitas di tengah-tengah masyarakat ini kita sebagai anak muda sebagai lokomotif hanya di suruh kampanyekan. Jangan sampai etitut itu di bawah dari ilmu kita harusnya etitut diatas karena bagaimanapun yang ya etitut akhlak dari akhlak itu bakal terbentuk untuk tidak menciderai orang lain tidak melukai orang lain dan tidak membenci orang lain. Bahkan tidak menjelek-jelekkan orang lain," jelansya.

Kedepannya kata dia saat ini, mahasiswa ulama dan pemuda di Provinsi Banten bakalan terus bersinergi dalam mengawal konduktivitasnya Pemilu. Karena bagaimanapun jangan sampai 2019 kejadian lagi polarisasi antara politik identitas, masyarakat tetangga sama tetangga saling diam-diam karena beda pandangan politik.

"Adik dan kakak pecah karena beda pandangan politik bapak dan ibu atau suami dan istri karena pandangan politik berantem di rumah justru Ini yang jangan sampai menimbulkan huru-hara kita menginginkan tahun politik hari ini politik yang riang gembira politik yang santun dan politik yang teduh. Jangan sampai karena Ini hajatnya elit yang punya punya elit yang jadi korban masyarakat, siapapun siapapun pemimpinnya nanti aku ke sini nanti itulah yang terbaik untuk bangsa ini dan dari 3 kandidat ini adalah putra putri terbaik Indonesia maka dari itu kami sebagai Pemuda dan ulama tadi di Provinsi Banten yang mengadakan diskusi dalam penguatan ideologi pancasila. Ini jangan sampai yang Masy menjadi korban lagi dari polarisasi yang terjadi seperti 2019," tutupnya. (***)