Pengamat Nilai Calon Tunggal di Pilkada Kota Tangerang Hal Memalukan

TANGERANG, TitikNOL - Kepastian pasangan petahana Arief R Wismansyah - Sachrudin menjadi calon tunggal di Pilkada Kota Tangerang 2018, justru dinilai oleh pengamat memiliki dampak buruk dalam percaturan politik di bumi Ahlakul Karimah, Kamis (11/1/2018).

Menurut pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, calon tunggal di Pilkada Kota Tangerang merupakan kesalahan terbesar partai politik dalam esensi demokrasi.

"Hadirnya calon tunggal di Pilkada Kota Tangerang menurut saya dampaknya buruk, sebab masyarakat tidak memiliki banyak pilihan. Tidak ada adu visi, program dan gagasan. Tapi ini bukan salah kandidat, justru yang salah adalah parpol yang gagal menghadirkan kader-kader yang bermutu," jelas Zaki Mubarak kepada TitikNOL.

Kendati demikian, kata Zaki, dengan adanya calon tunggal tersebut juga merupakan salah satu gagalnya pendidikan partai politik dalam melahirkan pemimpin daerah yang dinilai dari segi sisi ketidakmampuan partai pendukung petahana dalam memunculkan kandidat.

"Pendidikan politik Parpol gagal melahirkan pemimpin daerah, sampai-sampai Parpol pendukung tidak mampu memunculkan kandidatnya. Ironis, padahal esensi demokrasi adalah kompetisi dan persaingan untuk melahirkan pemimpin politik yang berkualitas," urai Zaki Mubarak, saat menjelaskan kepada TitikNOL.

Terpisah, menurut pengamat dari Konsepindo (Konsultan Sosial, Ekonomi dan Politik Indonesia) Research & Consulting, Veri Muhlis Arifuzzaman menilai, dengan adanya calon tunggal di Pilkada Kota Tangerang merupakan salah satu peristiwa memalukan.

"Calon tunggal itu memalukan daerah, seolah di Kota Tangerang ini tidak ada lagi stok pemimpin. Itu juga menunjukan kegagalan partai politik sebagai lembaga yang secara konstitusional memang berfungsi sebagai pabrik pemimpin bangsa," terang Veri Muhlis Arifuzzaman.

Disisi lain, pihaknya pun menambahkan dalam mengamati percaturan politik di Kota Tangerang dengan kehadiran pasangan calon tunggal yang diusung 10 parpol pemilik kursi legislatif DPRD.

"Kondisi ini menunjukan tidak ada kader politik yang punya jiwa petarung, mereka oportunis semua. Tidak mau tarung karena takut kalah. Padahal pilkada itu ajang pengkaderan, mereka yang turun mencalonkan dan kalah tetap akan punya investasi politik," bebernya. (don/red).