Wakil Ketua KPK Basaria: Masih Ada Intervensi Kuat Pihak Luar di Banten

SERANG, TitikNOL - Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkap hasil supervisi tim KPK selama lima hari melakukan pendampingan di Provinsi Banten. Hasilnya cukup mengejutkan, Basaria menyebut masih ada intervensi yang kuat dari pihak luar di Pemprov Banten.

"Permasalahan berdasarkan hasil observasi tim KPK selama ada di Provinsi Banten yaitu masih ada intervensi yang kuat dari pihak luar, antara lain dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran, pengadaan barang/jasa, alokasi bansos sosial dan bantuan keuangan," kata Basaria, saat memberikan arahan pada Rakor dan supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (12/4/2016).

Ia mengatakan, dari 525 kasus yang ditangani KPK sampai Januari 2016, 80 persennya adalah kasus suap. Oleh karenanya, Basaria memperingatkan para kepala daerah di Banten untuk tidak menerima suap.

"Jadi kami minta untuk bapak/ibu jangan sekali-kali mau terima suap. Kita sepakat enggak dengan ini?" ucapnya.

Ia juga berharap Gubernur Banten Rano Karno agar mengumpulkan pengusaha-pengusaha untuk mencegah praktik suap terhadap penyelenggara negara.

"Kami sudah minta pengusaha supaya kontak dengan kita apabila ada aparat penyelenggara negara yang mencoba minta sesuatu, yang tidak seharusnya. Kita harapkan pak gubernur mengumpulkan para pengusaha kita," tuturnya.

Temuan selanjutnya, yaitu belum adanya komitmen untuk memperbarui sistem dan prosedur yang memadai dan transparan. Lali, masih maraknya perilaku koruptif dan sikap permisif.

Untuk itu, Ia meminta kepada pemerintah untuk betul-betul menggunakan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat. Apalagi, ada informasi dari koordinator supervisi, masih salah satu kecamatan masih ada yang buta huruf. "Ada 200-an sekian. Masa di pulau Jawa, masih ada buta huruf, sedih rasanya, mau baca saja susah," bebernya.

Selain itu, ia juga menyebut buruknya tata kelola pemerintahan sehingga meminta pemerintah memperhatikan opini disclaimer. Kemudian masih belum ada perizinan yang diserahkan ke BKPMPT. Jadi, sistem perencanaan dan penganggaran kegiatan yang belum terintegrasi.

Ia juga menekankan kepada seluruh kepala daerah kabupaten/kota yang hadir agar tidak menjadikan rakor tersebut sebagai seremonial belaka.

"Sekali lagi saya ingatkan untuk bapak/ibu. Kita sudah meluangkan waktu untuk menyepakati ini bersama-sama. Jangan ini hanya seremoni kemudian kita lupa," tegasnya. (Kuk/red)