Panitia Musda DPD KNPI Lebak Dituding Tidak Fair

LEBAK, TitikNOL – Proses pemilihan Ketua DPD KNPI Kabupaten Lebak periode 2016-2019 yang digelar di Hotel Mutiara, Rangkasbitung, Sabtu (30/7/2016), diprotes oleh sejumlah kandidat yang batal mencalonkan.

Ahmad Hakiki hakim, salah satu mantan kandidat Ketua DPD KNPI Lebak menilai, jika pelaksanaan Musda ke XIV KNPI Lebak abnormal, karena tidak memberikan kesempatan kepada pemuda yang ingin mendaftar.

"Intinya musda ini abnormal, musda ini bukan milik panitia melainkan milik forum terhormat yang di dalamnya OKP dan Pengurus Kecamatan," ujar Ahmad Hakiki Hakim.

Kiki pun mengkritik kebijakan panitia yang tidak mentoleransi keterlambatan pengembalian berkas pendaftaran. Selain itu, Kiki menuding ketidak konsistenan panitia mengenai batas umur maksimal calon yang mendaftar.

"Sangat prihatin sekali dengan jiwa dan pemikiran pemuda yang ada di panitia musda, contohnya calon telat 5 menit ditolak. Ini diduga sudah diseting sedemikian rupa. Panitia pun walhasil tidak sehat. Yang lolos sebagai calon tunggal pun batas usianya patut ditegaskan pemahaman maksimal 40 tahun. Rijal itu saat pendaftaran usianya 40 tahun 4 bulan," beber Ahmad Hakiki Hakim.

Baca juga: Tak Bayar Rp5 Juta, Kandidat Ketua KNPI Lebak Dicoret dari Pencalonan

Senada dikatakan Ari Pramudya, kandidat calon lainnya yang dianulir pencalonannya. Menurutnya, alasan keterlambatan pengembalian berkas pencalonan dianggap tidak fair.

"Kalau alasan terlambat waktu cuma hanya lima menit sudah ditutup pendaftaran, lalu pendaftaran saya ditolak ini kan panitia nggak fair. Bisa saja sebelum pukul 24.00 kurang lima menit itu utusan saya sudah berada di parkiran hotel," ucap Ari Pramudya.

Menanggapi hal tersebut, Farid Mukti, ketua panitia Musda KNPI Lebak menegaskan, bahwa keputusan hasil rapat pleno OC dan SC sudah final dan tidak ada setting menyeting dalam memutuskan sikap di rapat pleno, apalagi berkaitan penetapan bakal calon ketua KNPI.

"Tidak benar kalau disebut ada seting menyeting, apalagi soal kandidat calon ketua KNPI. Soal dana itu yang Rp5 juta memang sudah berdasarkan keputuasan rapat sebelumnya, sebab biaya kegiatan musda ini memang sifatnya gotong royong dan tidak ada bantuan dari pihak pemerintah," pungkasnya. (Gun/red)