Sepanjang 2023 Pemprov Banten Telan Anggaran Rp253,6 miliar Perjalanan Dinas

SERANG, TitikNOL - Alokasi anggaran perjalanan dinas Pemerintah Provinsi (Pemprovv) Banten sepanjang 2023 menelan Rp253,671 miliar. Jumlah itu meningkat sebesar Rp17,2 miliar dibanding Tahun 2022.

Data tersebut terungkap dalam catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas APBD Banten tahun 2023. Tertulis dalam berkas ini beban perjalanan dinas adalah beban yang dikonsumsi dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

Tokoh masyarakat Banten, Embay Mulya Syarif dihubungi melalui telpon genggamnya, mempertanyakan besaran perjalanan dinas di pemprov yang dari tahun ke tahun terus membengkak. Dia menilai seharusnya pemerintah bisa lebih cermat dalam menggunakan anggaran tersebut.

"Sebaiknya anggaran itu efektif, efisien. Jangan digunakan untuk belanja perjalanan dinas. Apalagi memang nilainya sangat besar seakali. Itu kan pemborosan. Jangan di boros-borosin," kata Embay Rabu, (07/08/2024).

Semestinya lanjut, Embay, penggunaan anggaran perlu memikirkan aspek kepentingan masyarakat seperti peningkatan layanan dasar, kesehatan dan pendidikan yang minim di Kabupaten serta Kota di Banten.

"Pemerintah tidak pernah bangun sekolah, SD (sekolah dasar, red) Inpres, sekolah-sekolah yang ada adalah bangunan lama, dan ada juga yang peninggalan kolonial Belanda. Di Banten ini kan banyak sekali sekolah-sekolah dasar yang kondisinya rusak parah. mau roboh," ungkapnya.

Hal tersebut lanjut Embay, kondisi bobroknya bangunan SD menjadi perhatian prioritas utama Pemprov Banten. Meskipun secara kewenangan sekolah dasar berada di kabupaten/kota.

"Memang untuk SD itu adanya diranah kabupaten atau kota. Tapi kan Pemporov Banten bisa melakukan intervensi dalam bentuk bantuan keuangan (Bankeu, red)," ungkapnya.

Selain fokus terhadap gedung-gedung SD, Embay juga berharap ada intervensi dari Pemprov Banten atas kondisi dan persoalan di Kota Serang dengan melakukan penataan.

"Kita lihat Kota Serang, permasalahanya selalu itu, banjir, jalan rusak. Padahal Kota Serang ini bukan hanya berlabel ibu kota provinsi, tetapi ruang tamu. Kota Serang merupakan daerah yang menjadi tujuan utama para tamu yang datang. Tapi sekarang, coba kita lihat kondisinya. Kalau hujan banjir belum lagi sarana dan prasarana infrastrukturnya, masih jauh dari kata baik layak," katanya.

Embay juga berharap ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap nomenklatur pos perjalanan dinas yang menyebar diseluruh OPD di Pemprov Banten.

"Sebaiknya (anggaran perjalanan dinas,red) memang diaudit (lagi, red). Lakukan audit secara transparan dan sampaikan ke publik dengan sebenar-benarnya, apakah angka itu (Rp253 miliar lebih) wajar atau tidak. Kalau memang wajar berikan penjelasan kepada masyarakat," ujarnya.

Plh Sekda Banten, Virgojanji dihubungi melalui telpon genggamnya tidak merespon.Pesan tertulis, hingga berita ini diturunkan belum dijawab.