Temu Gubernur, KPK Sampaikan 4 Poin ke Wahidin Halim

SERANG, TitikNOL - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) temui Gubernur Banten Wahidin Halim secara tertutup, Rabu (24/5/2017) di ruang kerja Gubernur. Dalam pertemuan tersebut, KPK menekankan empat hal yang harus dilakukan ke depan untuk Banten lebih maju.

Dikatakan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nengolan, ada empat hal yang disampaikan langsung kepada Gubernur Banten. Yakni, peningkatan Inspektorat, pembentukan E-Pelayanan Terpatu Satu Pintu (PTSP), E- Catalog dalam ULP dan pelaporan LHKPN.

"Ada empat hal yang kita komitmenkan bersama tadi di ruangan. Berbicara apa saja yang kurang seperti apa. Salah satunya saya pengen lihat PTSP di Banten menjadi online. Dan ini jika setahun lagi kalau tidak maju kita tinggalkan," kata Pahala, ditemui usai bertemu Gubernur.

Pelayan E-PTSP ini, lanjut Pahala, pelayanan perizinan satu pintu secara android harus sudah dimiliki provinsi Banten.

"Pelayanan PTSP saya mau lihat lagi, kita dorong masuk ke pelayanan paling atas, dimana pelayanan bisa online dan orang bisa mengurus perizinan lewat android masing-masing," lanjutnya.

Yang kedua, persolan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), KPK meminta provinsi Banten menjadi daerah yang pertama seratus persen melaporkan harta kekayaan melalui sistem elektronik.

"LHKPN Banten harus jadi yang pertama seratus persen dan pak gubernur setuju itu. Jadi nanti siapa saja yang belum, beberapa yang belum biar sekda dan Pak Gub yang menekan. kalau sulit sekarang kan elektornik, jadi Banten jadi yang pertama melalui elektrnik," ungkapnya.

Ketiga, Pahala menyampaikan terkait proses lelang di Provinsi Banten harus sudah menggunakan E-Catalog, untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam lelang.

"Pengadaan barang dan jasa sangat penting dan lelang akan kita dotong ke E-catalog jadi nanti tinggal klik beli ini itu. Pembelian barang yang rutin suplayernya ada disini jadi buat apa lelang lelang," katanya.

"Ini yang kedua setelah Jakarta kalau Banten suskse menerapkan E-Catalog. Nanti kita fasilitasi cara bikinnya gimana agar lebih aman dan jauh lebih murah," sambungnya.

Lalu, yang ke empat penguatan dalam peningkatan para pegawai di Inspektorat Banten.

"Penguatan inspektorat, karena ini tangan kanannya Pemprov Banten. Apapun temuan itu nanti akan kita lihat tindak lanjuti," ungkapnya.

Maka itu, melalui peningkatan pegawai, pemerintah yang baru harus menindak tegas soal temuan dari Inspektorat.

"Seperti apa nanti ke depan. Jadi pemerintah baru harus menindak lanjuti semua bantuan. Maka perlu ada peningkatan kualitas pegawai. Dan ditawarkan juga tadi sama pagub tanbahan anggaran untuk penguatan inspektorat ke depannya," pungkasnya. (Gat/red)