Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Diresmikan

SERANG, TitikNOL - Otoritas Jasa Keuangan bersama Pemerintah Provinsi Banten, meresmikan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Banten di Le Dian Hotel, Kota Serang, Kamis (29/09/2016).

Pelantikan TPAKD dilakukan oleh Anggota Dewan Komisioner OJK Nurhaida bersama dengan Gubernur Banten Rano Karno. TPAKD diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.

TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Selain itu, berdasarkan hasil survey, ketersediaan akses keuangan di Provinsi Banten masih perlu ditingkatkan. Ini terlihat dari jumlah kantor Bank dan ATM yang masih terbatas, serta masih banyak penduduk yang minim memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

Anggota Dewan Komisioner OJK, Nurhaida mengatakan, TPAKD Provinsi Banten merupakan perwujudan kerjasama antara OJK, Pemprov, dan lembaga jasa keuangan. Ini untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dengan melihat potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk layanan dan jasa keuangan.

"Pembentukan TPAKD Provinsi Banten ini merupakan dukungan nyata OJK bagi Banten dalam mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses keuangan masyarakat dan UMKM,” kata Nurhaida.

Dengan dibentuknya TPAKD Banten, lanjut Nurhaida, diharapkan dapat mempercepat dan memperluas akses masyarakat terhadap jasa keuangan. Diantaranya program ketahanan pangan, pengembangan system keuangan daerah, pembiayaan kepada UMKM dan ekonomi kreatif, serta mengedukasi dan literasi masyarakat.

“Semoga program kerja yang kita susun menjadi kenyataan dan bermanfaat bagi masyarakat. Mari sama-sama kita gandengkan tangan dan amanah, untuk melakukan peningkatan akses keuangan bisa berjalan baik dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat banten,” ucapnya.

Sementara itu Gubernur Banten Rano Karno mengungkapkan, terdapat kesenjangan yang tinggi antara Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten dalam ketersediaan akses keuangan. Ia mencontohkan, terdapat tiga kantor Bank dan 15 ATM setiap 1 Km2 wilayah di Kota Tangerang, sedangkan hanya 1 kantor setiap 7 Km2 wilayah di Kota Serang.

“Jasa layanan keuangan di Kota Tangerang jauh lebih tinggi dibandingkan Kabupaten lain seperti Lebak, Pandeglang dan Serang yang masih sangat terbatas dalam kepemilikan rekening dan pihak ketiga maupun kredit,” ucap Gubernur.

Oleh karena itu, kata Gubernur, pembentukan TPAKD dan Satgas Waspada Investasi merupakan solusi yang tepat dalam penanganan permasalahan-permasalahan keuangan di Banten. Salah satunya dengan implementasi pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Banten sebagai bentuk langkah dari TPAKD.

“Artinya adanya manfaat nyata atas keberadaan forum koordinasi ini dalam rangka mencapai misi banten di tahun 2017. Yaitu pemantapan iklim invetasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Gubernur. (meghat/quy)