CILEGON, TitikNOL - Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, memanggil manajemen PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS). Pemanggilan terkait kerjasama jasa kapal pandu tunda dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM).
Setelah mendengarkan penjelasan kedua belah pihak, Wali Kota Helldy Agustian menyebut jika putusnya kerjasama pandu tunda PT. KBS dengan PT. PCM karena kontrak sudah habis.
"Sebelumnya kan ada info bahwa PT. KBS memutuskan hubungan kerjasama dengan PCM. Tapi dari data dan keterangan PT. PCM tadi memang itu sudah habis kontraknya, bukan memutuskan," ungkap Helldy kepada wartawan, Rabu (28/4/2021).
Dalam kesempatan itu, Helldy juga juga melakukan evaluasi 5 kapal pandu tunda PT. PCM serta wacana penambahan 2 kapal.
"Tadi juga kita mengevaluasi 5 kapal kita ini sudah optimal atau belum, tadi jawaban dari manager operasional ternyata sudah optimal, kalau sudah optimal berarti tidak perlu disewakan lagi kan? Kita ambil 2 kapal lagi, supaya jadi 7," ujarnya.
"Tapi sebelum mengambil keputusan, kita membentuk tim kecil yang akan menilai dan mengevaluasi nanti bahwa ini kan ada wilayah Barat, Timur, wilayah lainnya tandu tundanya, menghitung berapa kalkulasi satu hari operasional kapal tunda tersebut di wilayah itu. Sehingga nanti tim kecil akan menghitung sewanya berapa, kontribusinya bagaimana, dibandingkan dengan tidak kita sewakan ke KBS. Tapi kalau memang sudah overload, berarti kita harus ambil 2 lagi untuk kita sewakan ke KBS," sambungnya.
Terkait kerjasama jasa pandu tunda lanjut Helldy, PT. KBS sangat terbuka dengan PT. PCM.
"Kita akan hitung lagi apakah 3 kapal yang diluar, atau 2 yang disewakan ke KBS, 3 ini bisa dimaksimalkan atau tidak, kalau overload berarti harus kita tambah lagi. Jadi intinya tidak ada masalah, makanya kita ini sekarang ketemu, mudah-mudahan kalau sudah ada hitungannya minggu depan kita bisa kerjasama lagi dengan PT KBS," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT. KBS Akbar Djohan, mengaku siap kerjasama kembali jasa pandu tunda dengan PT. PCM.
Akbar mengatakan, KBS sebagai anak perusahaan PT. Krakatau Steel (KS), tentunya sangat menginginkan kerjasama yang harmonis dengan Pemkot Cilegon, dalam hal ini BUMD-nya.
"Jadi kerjasama ini adalah business to business (B2B), sehingga proses bisnis kita kedepankan. Pelabuhan ini kan jadi pintu masuk dari seluruh dunia, kapal-kapal bersandar untuk bongkar muat, di situ ada dampak ekonomi, ada proses bongkar muat, ada transportasi ada tenaga kerja. Tentu di situ ada pendapatan negara, baik pusat maupun daerah. Kalau misalnya operasional kita tidak kita tingkatkan, sesuai standar internasional, jumlah kapal yang masuk akan berkurang, sehingga secara otomatis pendapatan juga akan berkurang," jelasnya.
"Dampak yang paling terasa adalah pendapatan asli daerah (PAD). Untuk itu kita duduk bersama, kita evaluasi potensi potensi hambatan, supaya tidak terjadi lagi, KPI, sama Serivice Level Egremen. Ada multi stakeholder di sini, kunjungan kapal rata-rata 70-75 kapal sebulan, kalau setahun hampir 800 kapal, 97 persen adalah kapal asing, kapasitas kita yang menghandle itu sudah 18 juta ton, tapi kalau kapasitas terpasang itu 25 juta ton per tahun, kalau layanan kita maksimal, kapasitas juga akan tumbuh," tambahnya.
Oleh karena itu, Akbar meminta kepada PT. PCM untuk meningkatkan pelayanan jasa pandu tunda jika kerjasama kembali terjalin.
"Pelayanan tunda pandu sebenarnya PT. PCM ini mayoritas melayani kapal - kapal masuk, prioritas itu kapal punya PCM sebenarnya, itu yang menjadi tantangan bagi PCM untuk menaikan layanan servicenya. Kedepan akan berlanjut, semangatnya adalah kolaborasi, jadi kita buka kesempatan kepada PT. PCM untuk kembali kerjasama tentunya dengan peningkatan pelayanan, PAD yang eksisting sekarang tidak kurang dari 6 miliar," tukasnya. (Ardi/TN1).