CILEGON, TitikNOL - Walikota Tb Iman Ariyadi mengecam kebijakan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi. Politisi Golkar ini bahkan menuding Menhub sebagai menteri yang diskriminatif. Wah, kenapa ya?
Hal ini berkaitan dengan kebijakan Menhub mengembalikan kewenangan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola terminal tipe A. Tidak hanya DKI Jakarta, Menhub pun mengizinkan Kabupaten Solo melakukan hal sama.
“Kenapa DKI Jakarta dan Solo diperbolehkan mengelola kembali. Apa karena Solo pernah dipimpin Pak Jokowi, lalu Ahok (Gubernur DKI Jakarta) pernah jadi wakil Pak Jokowi, itu tidak bisa dong,” katanya saat ditemui usai paripurna di DPRD Cilegon, Rabu (28/9/2016).
Ia menilai Menhub tidak konsisten dengan aturan dan perundang-undangan yang telah dibuat. Menurut Iman, apa yang dilakukan Menhub sangat diskiriminatif.
“Ini diskriminasi namanya, juga preseden buruk untuk daerah lain. Masa hanya DKI Jakarta dan Solo saja yang diperbolehkan, sementara daerah lain tidak,” ketus Iman.
Ditanya tentang langkah Pemkot Cilegon terkait hal tersebut, Iman enggan menjawab.
“Nantilah kita kaji dulu seperti apa, sebab aturan yang berlaku kan harus dilimpahkan,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Cilegon Rahmatullah mengatakan, pihaknya akan segera merespons. Diantaranya membahas tentang kebijakan Menhub yang telah mengembalikan kewenangan pengelolaan terminal tipe A kepada DKI Jakarta dan Solo.
“Kalau memang bisa diperjuangkan, maka kami pasti akan perjuangkan. Nanti akan kami bahas dulu dengan teman-teman Komisi III,” katanya. (quy)