50 Persen Warga Banten Tidak Percaya Daerah dalam Penanganan Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Indoesia Business Links Polling Center dalam Survei Nasional Anti-Korupsi di Hotel Amaris, Kota Serang. (Foto: TitikNOL)
Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Indoesia Business Links Polling Center dalam Survei Nasional Anti-Korupsi di Hotel Amaris, Kota Serang. (Foto: TitikNOL)

SERANG, TitikNOL - Sekitar 50 persen masyarakat di Provinsi Banten tidak percaya terhadap Pemerintah daerah (Pemda) dalam penanganan korupsi. Masyarakat justru lebih percaya ke pemerintah pusat. Hal itu menurut data hasil survei yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Indoesia Business Links Polling Center.

"Justru yang agak ironis masyarakat lebih mempercayai pusat ketimbang pemerintah daerah. Mungkin itu hasil pengalaman mereka saat berhadapan dengan lembaga pemerintah," kata Kordinator ICW Ade Irawan di Hotel Amaris, Kota Serang, selasa (8/8/2017).

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Polling Center, bahwa tingkat optimisme masyarakat terhadap pemerintah daerah lebih rendah dalam menangani persoalan korupsi dibandingkan pemerintah pusat. Untuk pemerintah Daerah yang menilai sangat serius 46%, sedangkan pemerintah pusat 50% persen sangat serius menangani korupsi.

"Ini persepsi masyarakat dan bisa menjadi bahan evaluasi besar bagi pemerintah Provinsi Banten perihal penanganan korupsi serta praktik pungutan liar dan suap yang ada di Provinsi Banten. Tapi sekali lagi ini evaluasi masyarakat yang mestinya harus disambut baik oleh pemerintah," ungkapnya.

Meningkatnya tingkat pesimisme masyarakat terhadap pemerintah daerah kata Ade bukan tanpa sebab. Harusnya pemerintah juga membenahi sistem penganggaran dan pembenahan di bidang pelayanan publik.

"Untuk melakukan pembenahan lebih serius jangan hanya pembenahan reformasi birokrasi, tapi memperbaiki hal-hal yang lebih subtansial seperti penganggaran dan partisipasi masyarakat soal penanganan korupsi," Pungkasnya. (Gat/red)

Komentar