SERANG, TitikNOL - Program transmigrasi pemerintah pusat yang dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkendala kuota peserta dengan jumlah tidak sampai 10 orang pertahun dengan pengajuan transmigrant terbanyak dari Kabupaten Tangerang, Minggu (09/02/2025).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi, menjelaskan pada 2024 pihaknya mendapatkan kuota sebanyak enam peserta yang datanya masuk di Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal.
“Kuotanya ada enam orang saja, minatnya tentu masih sangat tinggi. Yang mengajukan saja ada 20 orang, paling banyak justru ketimbang Lebak, Pandeglang dan Kabupaten Serang, malah dari Kabupaten Tangerang,” kata Septo.
Menurut Septo minat masyarakat terhadap program tersebut didasari factor ekonomi. Khususnya bagi mereka yang hendak mengadu nasib, baik yang tengah bekerja maupun tidak.
“Tentu program ini menarik bagi masyarakat, karena yang didapat juga bagus. Di antaranya lahan untuk halaman dan garapan, rumah dan skill yang didapat dari pelatihan,”ujarnya.
Dia menjelaskan, transmigran langsung mendapat hak guna bangunan (HGB) untuk rumah tipe 36, serta hak guna pakai bagi lahan seluas 2 hektare, yaitu 1,5 hektare merupakan pertanian.
“Lahan dan rumah itu memang dijanjikan menjadi hak milik mereka pada akhirnya, namun saya pribadi belum mengetahui karena itu kewenangan pemerintah pusat,” ucapnya.
Kendati memiliki harapan yang baik, lanjut Septo, masyarakat yang minat menjadi transmigrant harus paham bahwa kendala tetap ada. Salah satu yang menjadi tantangan menurutnya adalah bagaimana mereka mampu beradaptasi sehingga bisa diterima warga local.
“Contoh yang terjadi adalah transmigran ini kan menempati wilayah yang ekonominya belum tumbuh, ketika mereka garap akhirnya tumbuh itu warga daerah situ ya ada saja yang akhirnya bisa dikatakan iri dalam tanda kutip sehingga pendekatanya jadi tidak baik,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan memperiapkan program transmigrasi untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan. Rencananya dalam program tersebut akan diberikan beberapa insentif, salah satunya berupa lahan dengan tujuan daerah Indonesia Timur seperti Nunukan, Kalimantan Utara; Mamuju, Sulawesi Barat; serta Marauke, Papua Selatan. (RZ/TN)