CILEGON, TitikNOL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilegon menyoroti Shelter Bus Trans Cilegon Mandiri yang tidak terawat alias terbengkalai.
Diketahui, pembangunan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) itu, telah menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) miliran.
Anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon Rahmatullah mengatakan, keberadaan Bus Trans Cilegon Mandiri tersebut sampai saat ini belum ada manfaatnya kepada masyarakat.
"Selama ini saya belum melihat SAUM ini beroperasi kembali, lalu mengembalikan dari plat merah ke plat kuning juga belum dilakukan, lalu sarana penunjang seperti shelter juga dibangun angka miliaran sampai hari ini manfaatnya belum ada. Saya lihat juga di Terminal Seruni Cilegon ketika saya mengantar anak saya, saya langsung cek shelternya juga sudah acak-acakan, sudah tidak layak dan tidak terpakai," ungkap Rahmatullah kepada awak media, Rabu (2/2/2022).
Hal-hal semacam ini, kata Rahmatullah, harus segera dipikirkan ulang, diperbaiki atau program masa lalu soal SAUM dan shelter sebagai penunjang itu harus diperbaiki supaya bisa terpakai.
"Jika program SAUM itu masih dilaksanakan lalu segera dilakukan perbaikan manajemen soal SAUM-nya, apakah penambahan unitnya atau unit yang sudah ada dengan berplat merah itu menjadi plat kuning supaya jelas program Dishub ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," ujarnya.
"Jadi jangan APBD ini terbuang sia-sia, tidak termanfaatkan oleh masyarakat. Jangan operasionalnya baru sekali dua kali ke sini nya sudah hilang, lenyap begitu saja," imbuhnya.
Lebih lanjut Politisi Demokrat itu mengungkapkan, saat melakukan pemantauan langsung di lapangan, pihaknya menemukan shelter dalam keadaan rusak karena tidak terurus.
"Saya lihat sendiri langsung atap shelter sudah pada jebol, besi-besinya sudah pada rusak, ya pokoknya tidak layak pakai lagi. Terus kemudian bus nya juga tidak kelihatan jalannya, tidak kelihatan seliwerannya. Ini benar-benar nembuang anggaran. Boro-boro berbicara pendapatan malah yang ada perawatan terus, "cetusnya.
"Karena ini kaitannya dengan aset dan Dishub juga masuk mitra Komisi III, ini akan menjadi perhatian teman-teman Komisi III soal evaluasi-evaluasi yang terjadi saat ini supaya bisa dilaksanakan," pungkasnya.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Andi Affandi yang dikonfirmasi mengaku pihaknya tidak ada anggaran untuk operasional SAUM.
"Terkait SAUM di TA 2022 tidak lagi ada anggaran untuk operasional. Oleh karena itu, nanti akan kami bicarakan dengan Bappeda untuk kelanjutannya," kata Andi singkat melalui pesan WhatsApp. (Ardi/TN3).