PT Cemindo Klaim Beri Perhatian Soal Jalan Rusak, Warga: Faktanya Tidak!

Ilustrasi jalan rusak. (Dok: Sumselupdate)Ilustrasi jalan rusak. (Dok: Sumselupdate)

SERANG, TitikNOL - PT Cemindo Gemilang mengklaim sudah memberikan perhatian terhadap kerusakan infrastruktur jalan di jalur nasional yang menjadi akses warga di Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak.

Hal itu menyusul adanya keluhan dari sejumlah warga di desa tersebut ke DPRD Banten pada Kamis (13/4/2017) kemarin, soal kerusakan jalan akibat mobilitas pabrik semen milik PT Cemindo Gemilang.

"Selaku produsen Semen Merah Putih, menaruh perhatian terhadap sarana infrastruktur jalan raya, baik ruas jalan Kabupaten, Provinsi dan Nasional," kata Humas PT Cemindo Gemilang Sigit Indrayana, melalui pesan singkat, Kamis (13/4/2017) kemarin.

Baca Juga: Pekan Depan, DPRD Banten Akan Sidak PT Cemindo Gemilang

Sigit juga mengaku, bahwa hasil produksi perusahaan sebagian besar didistribusikan melalui jalur laut.

"Distribusi hasil produksi Pabrik Bayah berupa clinker dan semen 70 persen melalui laut (pelabuhan), hanya 30 persen melalui jalan raya," ungkapnya.

Menanggapi kritikan warga, jika program CSR perushaan yang tidak berjalan, lanjut Sigit, pihaknya sudah melakukan sesuai program CSR perusahaan.

"Program CSR Cemindo Gemilang peduli infrastruktur dilakukan antara lain dengan cara perbaikan rutin jalan di sekitar pabrik, peningkatan kualitas jalan dan pembuatan jalan alternatif," tulisnya lagi.

Menanggapi jawaban Humas PT Cemindo, Ketua Karang Taruna Muda Jaya Mandiri Desa Pamubulan, Ahmad Ludin menyatakan jika jawaban dari pihak perusahaan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Fakta di lapangan tidak seperti itu, jalan alternatif yang dibangun panjangnya kurang lebih 3 Km itupun kondisinya jalan berbatu dan sekarang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua," kata Ahmad.

Bahkan Ahmad mengungkapkan, CSR seyogyanya dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat atau kompensasi dari dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan. Namun faktanya hal tersebut tidak terealisasi.

"Berkaitan dengan jalan seharusnya perusahaan punya jalan sendiri. Adapun persoalan kerusakan jalan nasional ruas hampir 14 Km sudah hampir 4 tahun rusak parah. Hal itu justru disebabkan oleh dominasi kendaraan perusahaan yang intensitas dan muatannya melebihi standar jalan," ungkapnya.

Sampai saat ini, lanjut Ahmad, jalan nasional terkesan dimonopoli pihak perusahaan.

"Sampai saat ini jalan nasional terkesan dimonopoli oleh perusahaan hingga rusak parah berdebu dan licin. Padahal itu dibangun dari uang rakyat," pungkasnya. (Gat/red)

Komentar