Ulama Banten Pastikan Tidak Kirim Santri untuk Aksi 211 di Jakarta

SERANG, TitikNOL - Sejumlah ulama di Banten dipastikan tidak mengirimkan santrinya untuk ikut aksi 211 dengan mengusung tema Aksi Bela Tauhid di Jakarta. Keputusan itu diambil lantaran aksi tersebut disinyalir memiliki agenda yang bermuatan politis.

Pimpinan Pesantren Nurul Anwar, KH Ariman Anwar, menegaskan tidak memberangkatkan santrinya ke Jakarta. Ia pun berharap agar masyarakat Banten, khususnya umat Islam, tidak terpengaruh dengan aksi hari ini.

"Kalau kita bernegara ini sudah jelas aturannya. Kita ikuti saja aturan yang sudah ada," kata Ariman, Jumat (2/11/2018).

Hal senada juga disampaikan Ketua Majlis Pesantren Salafiyah (MPS) Provinsi Banten KH Matin Sarkowi. Ia memastikan, kalangan ulama dan santri yang tergabung dalam MPS Banten tidak ada satupun yang berangkat ke Jakarta untuk ikut aksi 211.

Keputusan itu diambil lantaran pihaknya tidak ingin umat Islam terprovokasi oleh agenda-agenda politis yang mengatasnamakan agama. Ia menilai, politisasi agama selain dapat memecah belah umat, juga akan berbahaya untuk persatuan dan tak sejalan dengan Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin.

"Sejatinya kalimat tauhid itu adalah melekat pada setiap diri umat muslim. Kalau kalimat tauhid itu diucapkan dengan lisan, ditanamkan dalam hati, kemudian dilaksanakan dengan perbuatan amal saleh. kalau sudah disimbolkan dalam bentuk bendera segala macam, itu sudah politis," katanya.

Selain bernuansa politis, Matin juga menilai aksi-aksi tersebut seolah menjadi tanda kemunduran umat. Padahal, Islam dulu dikenal sebagai agama yang melahirkan ilmuan dan filsuf yang dijadikan referensi oleh dunia Barat hingga saat ini.

"Umat Islam jangan mau diajak begitu, harus berpikir maju ke depan. Tantangan kehidupan umat manusia saat ini lebih kepada kemampuan menguasai teknologi. Bagaimana kemudian umat bisa maju berpikir, agar kehidupan berbangsa dan bernegara juga maju. Jangan umat disuruh berpikir yang itu-itu terus," tuturnya.

Selain itu, aksi protes yang terus diulang-ulang mengenai pembakaran bendera HTI di Garut, menurut Matin, seolah meragukan legitimasi dan kesepakatan ijtima ulama pendiri Bangsa Indonesia.

"Bendera merah putih dan Pancasila itu hasil ijtihad para founding father kita yang mayoritas ulama. Jangan meragukan legitimasi kesepakatan yang dibuat ulama dulu. Jangan ragukan kapasitas dan kualitas ulama dulu yang sudah menanamkan benih nasionalisme kepada kita," ungkapnya.

Mengenai pengibaran bendera berlambang agama apapun di ruang publik, menurutnya, akan sangat rawan di tengah kondisi yang sudah terkenal dengan keberagaman suku, ras, dan agama. Pancasila dan bendera merah putih, kata dia, merupakan bagian dari simbol keberagaman yang terangkum dalam NKRI.

"Islam itu mengajarkan kemaslahatan. Kita ciptakan kemaslahatan itu," tandasnya. (Awi/TN3)