Nasibnya Diunjung Tanduk, Sahruji Ungkit Kontribusi dan Loyalitasnya di Partai Golkar

CILEGON, TitikNOL - Sahruji mengaku siap menerima dengan lapang dada, terkait usulan DPD II Partai Golkar Kota Cilegon yang ingin memecatnya dari kepengurusan dan keanggotaan partai lambang pohon beringin itu.

"Yang jelas sampai hari ini saya dan Sam'un belum mendapatkan surat pemberhentian sebagai pengurus harian DPD Golkar Kota Cilegon. Tapi kami sebagai kader Golkar akan patuh dan tunduk terhadap ketentuan yang diatur oleh Partai Golkar, we love Golkar," kata Sahruji saat menggelar konferensi pers di salah satu rumah makan di Kota Cilegon, Selasa (18/8/2020).

DPD II Golkar Kota Cilegon sebelumnya mengusulkan pemberhentian Sahruji dan Sam'un dari kepengurusan dan keanggotan partai ke DPD I Golkar Banten dan DPP Golkar.

Usulan tersebut sebagai sanksi karena keduanya mendukung bakal calon wali kota, Iye Iman Rohiman dan tidak mendukung Ratu Ati Marliati yang diusung Golkar.

Meskipun bakal didepak dari Golkar, Sahruji yang sudah puluhan tahun bergabung dengan Golkar atau sebelum Kota Cilegon berdiri dan masih bagian dari Kabupaten Serang, mengaku tetap mencintai Golkar sepenuh hati.

"Saya menjadi anggota Golkar itu sejak Cilegon masih bergabung dengan Kabupaten Serang, Jawa Barat. Saat itu ketua PK Pulomerak dipimpin oleh almarhum Yakub Hasan. Artinya saya jadi kader Golkar ini bukan cuma sejak Cilegon berdiri saja," ungkapnya.

Sahruji juga mengungkapkan, keberhasilan Golkar yang memperoleh 10 kursi di DPRD Kota Cilegon dan mempertahankan Golkar sebagai pemenang Pileg di Kota Cilegon, merupakan bagian dari peran dan kontribusinya.

"Anda tahu kan Haji Sahruji itu nyalon apa aja jadi, tidak ada yang nggak jadi, semua jadi silahkan cek. Mulai nyalon kepala desa, dewan itu semuanya jadi. Anak saya sampai 3 kali menang dan terkahir ini mendapat raihan suara cukup besar dari seluruh calon se Kota Cilegon. Artinya inilah suatu peran saya terhadap Golkar," bebernya.

Di tempat yang sama, Sam'un mengaku tidak mau ambil pusing terkait adanya usulan pemecatan dirinya dari kepengurusan dan keanggotaan Golkar. Menurutnya, perbedaan pilihan politik itu hal yang wajar dalam pesta demokrasi.

"Yang namanya pesta itu identik dengan sajian makanan dan minuman. Artinya dalam pesta demokrasi, masyarakat bebas memilih minuman dan makanan yang disajikan sesuai dengan selera kita. Pesta juga kan identik dengan senang. Masa sebuah pesta ada yang dipaksa dan intimidasi. Intinya kita ke sana, karena menu yang disajikan sesuai dengan selera," tukasnya. (Ardi/TN1).