DPRD Banten Minta Pengawasan Distribusi Obat Diperketat

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja ke PT Bio Farma di Bandung Provinsi Jawa Barat. (Dok: dprd-bantenprov)Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja ke PT Bio Farma di Bandung Provinsi Jawa Barat. (Dok: dprd-bantenprov)

BANDUNG, TitikNOL – Maraknya peredaran obat palsu dan obat yang tidak sesuai dengan standar pemerintah, membuat DPRD Banten bersikap. Para wakil rakyat ini pun akhirnya melakukan kunjungan ke PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat, Senin (31/10/2016).

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Yoyon Sujana meminta PT Bio Farma memperketat pengawasan distribusi obat. Menurut Yoyon, hal itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan.

"Untuk mengantisipasi kejadian serupa, yakni adanya peredaran vaksin palsu di masyarakat, kami minta pendistribusian obat diawasi secara ketat," ujar Yoyon didampingi Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Fitron Nur Ikhsan.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Adde Rosi Khoerunnisa juga meminta PT Bio Farma untuk mengantisipasi dan mencegah peredaraan vaksin yang dioplos, sehingga vaksin hasil oplosannya tidak beredar di masyarakat.

"Kami juga minta proses produksi hingga distribusi vaksin benar-benar diawasi," pintanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Direktur Perencanaan PT Bio Farma, Sugeng mengatakan, untuk mencukupi kebutuhan vaksin, saat ini PT Bio Farma sudah memiliki lima distributor resmi.

"Kami menyakini vaksin yang diproduksi PT Bio Farma tidak ada yang dipalsukan. Vaksin yang dipalsukan merupakan vaksin impor," ujar Sugeng.

Ditambahkan Sugeng, PT Bio Farma juga memenuhi lebih dari 50 persen kebutuhan vaksin polio."Dalam pendistibusian vaksin, kami melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Ini sebagai upaya pencegahan, pengawasan, dan antisipasi adanya peredaran vaksin palsu,"ujarnya. (hms/red)

Komentar