Anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten Kunjungi BKD Provinsi Jawa Barat

SERANG, TitikNOL - Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) di Bandung, Senin (12/2/2018). Kunjungan kerja Komisi I tersebut diterima Sekretaris BKD Provinsi Jawa Barat, Bachtiar beserta jajarannya.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Zaid Elhabib mengatakan, kunjungan kerja Komisi I ini dalam rangka koordinasi terkait kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyikapi pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar.

"Kami ingin mengetahui upaya Pemerintah Provinsi Jabar dalam menyikapi pegawai honorer,"kata Zaid.

Menanggapi hal itu, Sekretaris BKD Provinsi Jabar, Bachtiar mengatakan, sebagai gambaran umum untuk pegawai honorer di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jabar sekitar 4.000 orang yang tersebar disetiap OPD. Sedangkan dalam menindaklanjuti surat dari Menteri Dalam Negeri terkait larangan pengangkatan pegawai honorer, Pemerintah Provinsi Jabar sudah mengeluarkan surat edaran Nomor 814/602/BKD tanggal 6 Februari 2013 tentang penegasan larangan pengangkatan pegawai honorer.

"Tetapi pada kenyataannya karena keterbatasan pegawai masih ada yang merekrut pegawai honorer. Tahun 2014, jumlah honorer K1 dan K2 sebanyak 1.200 orang dan telah diangkat PNS sebanyak 512 orang, sekarang masih tersisa sekitar 779 orang,"kata Bachtiar.

Menurut Bachtiar, upaya yang dilakukan BKD Provinsi Jabar terhadap OPD agar tidak merekrut pegawai honorer lagi dengan cara melakukan himbauan untuk memperdayakan pegawai honorer yang ada.

"Honorer yang ada dilakukan test kembali untuk ditempatkan disetiap OPD sesuai kebutuhan OPD itu sendiri,"ujarnya, seraya menambahkan setiap tahun BKD Provinsi Jabar mengusulkan kebutuhan formasi PNS ke Kemenpan RB, namun belum membuahkan hasil karena masih menunggu kebijakannya.

Usai mendengarkan penjelasan dari Bachtiar, Zaid memgaku akan menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi I ini dengan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, sehingga permasalahan pegawai honorer dapat dicarikan jalan keluarnya.

"Bila dicermati dari hasil penjelasan BKD Provinsi Jabar, sebenarnya permasalahan pegawai honorer di Provinsi Jawa Barat tidak jauh berbeda dengan permasalahan di Provinsi Banten. Kami berharap BKD Provinsi Banten dapat mencarikan jalan keluarnya,"harapnya sambil menutup pembicaraan. (Red)