Aset SMA/SMK di Banten Masih Banyak yang Bermasalah

SERANG, TitikNOL – Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Iksan menilai, aset SMA/SMK dari kabupaten/kota yang akan dilimpahkan ke provinsi banyak yang bermasalah.

Informasi yang diterima Komisi V, sekolah yang selesai didata untuk dilimpahkan baru 15 persen yang dinyatakan sehat. Sementara, sisanya banyak masalah, terutama aset tanah dan bangunan.

"Makanya saat rapat koordinasi belum lama ini, kami minta Disdikbud Banten cermat melakukan pelimpahan aset ini, sebab jika aset itu jatuh ke provinsi dengan tidak baik, maka akan jadi persoalan baru. Misalnya asetnya baik, tapi dokumennya tidak lengkap, akhirnya jadi masalah yang menerima pelimpawan wewenang," kata Fitron, Minggu (7/5/2017) kemarin.

Ia mengungkapkan, tidak sedikit sekolah yang sertifikatnya tidak ada atau lahannya masih sengketa. "Jika itu dilimpahkan ke provinsi tanpa pendataan baik sejak awal, maka akan jadi masalah baru bagi pemprov," tukas Fitron.

Menurutnya, perlu ada tim untuk penyelesaian masalah aset SMA/SMK. "Jadi perlu ada dari biro hukum, BPN, dan pihak lainnya, sehingga penyelesaiannya benar-benar baik. Memang pelimpahan ini enggak bisa cepat karena pelimpahan aset ini bukan seperti melimpahkan barang," kata dia.

Ia menilai, dengan persoalan tersebut bukti bahwa pengalihan pengelolaan SMA/SMK ini menyisakan banyak masalah.

"Perlu juga dikonsultasikan ke pemerintah pusat, dan multi sektoral. Kita tidak perlu menyalahkan siapa, tapi harus duduk bersama, mulai dari gubernur, bupati, walikota, dan pemerintah pusat serta pihak terkait lainnya. Sehingga jangan sampai provinsi menerima limpahan aset ini malah membawa segudang masalah," katanya.

Diketahui, pelimpahan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi belum seluruhnya dilakukan, terutama soal aset yang hingga kini progresnya lambat. (Kuk/red)