DPRD Sebut Pemprov Banten Harus Kreatif dan Inovatif Tambah PAD

SERANG, TitikNOL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyebut kontribusi 12 organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten relatif kecil, tidak sebanding dengan jumlah beban belanja.

DPRD mendesak agar Pemprov Banten bisa lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan yang masuk dalam kewenangan belasan OPD yakni diantaranya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Selain itu ada juga Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan Badan Penghubung.

Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum ditemui usai rapat badan anggaran (Banang) di ruang kerjanya menjelaskan sejauh ini yang menjadi tumpuan dan harapan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemprov adalah sektor pajak.

Sementara OPD penghasil lainnya belum memberikan dampak signifikan pada pemasukan daerah padahal menurutnya potensinya cukup besar. Terlebih ketika dibandingkan, jumlah beban belanja justru terlampau tinggi dibanding PAD pemprov.

"Kita selama ini kan mengandalkan sektor pajak kendaraan yang dihasilkan dari Bapenda (Badan Pendapatan Daerah, red). Nah saya ingin sekali potensi PAD yang nilainya signifikan juga dapat dihasilkan oleh OPD penghasil lainnya," katanya, Selasa (06/08/2024).

Bahrum menuturkan, saat ini di antara 12 OPD penghasil, dua diantaranya yaitu Dishub dan DKP Banten paling dinilai berpotensi untuk ditingkatkan pendapatannya dalam waktu dekat.

"Kalau Dishub, untuk jembatan timbang saya lihat perhitungannya masih flat. Sementara kalau dilihat beban muatannya retribusinya bisa lebih," ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan melihat lagi sejauh mana terobosan yang dilakukan oleh Dishub Banten dalam mengoptimalkan PAD.

"Saya lihat memang alat timbangnya masih jadul. Sehingga tidak mampu menimbang beban kendaraan muataan besar. Apalagi yang kendaraan gandeng. Kita akan coba evaluasi itu," ujarnya.

Disamping itu lanjut Barhum, potensi PAD yang dilakukan oleh OPD lainnya juga belum optimal yakni, DKP Banten. Padahal potensi kelautan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten sangat luar biasa.

"Kita akan coba kaji lagi, retribusi yang selama ini diterapkan oleh DKP. Saya yakin jika semuanya dilakukan sesuai koridor dengan menggali potensi yang ada. Hasil kontribusi dari DKP sebagai OPD penghasil cukup besar dan tinggi," ujarnya.

Kepala DKP Banten, Eli Susiyanti menolak menjawab telpon wargawan. Sementara pesan tertulis yang dikirim, hingga berita ini diturunkan tidak dijawab.