Genjot Pendapatan, Dinas Penghasil Dituntut Inovatif

Ilustrasi pendapatan daerah. (Dok: netizenia)
Ilustrasi pendapatan daerah. (Dok: netizenia)

SERANG, TitikNOL - Organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Banten diminta untuk genjot pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut, agar Pemprov Banten tidak hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor (PKB).

"Dinas Penghasil dari potensi PAD-nya harus ditingkatkan, selain PKB. Ini memang butuh penguatan-penguatan dari sisi regulasi, agar bagaimana SKPD penghasil tidak sebatas membuat rencana kerja (anggaran), tetapi juga bagaimana berinovasi secara progresif yang sifatnya meningkatkan PAD," ungkap Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah, kepada wartawan, Rabu (15/3/2017).

Menurutnya, pendapatan daerah di Banten sangat potensial. Namun, hingga saat ini belum tergali optimal. Jika pendapatan daerah betul-betul digali, kata Asep, APBD Banten bisa lebih besar dari Rp10 miliar.

"Kalau digali maksimal, APBD mungkin lebih dari Rp10 triliun. Tapi ini memang butuh kerja keras dan goodwill khususnya bagi kepala dinas terkait," tegasnya.

Diketahui, ada dinas OPD penghasil di Pemprov, yaitu Dinas Kesehatan, BPSDM, Dinas PUPR, DKP, Dinas Pertanian, Badan Penghubung, Dinas Perhubungan, dan Disnakertrans. Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah, dari delapan OPD tersebut target penerimaan restribusi hanya Rp12 miliar. Nilai tersebut sangat jauh dari target pajak kendaraan bermotor yang mencapai triliunan. (Kuk/Rif)

Komentar