Selasa, 17 September 2024

Komisi VII DPR RI Sebut Polusi di Jakarta tetap Tinggi Meski PLTU Suralaya ‘Disuntik Mati’

Kunjungan Komisi VII DPR RI ke PLTU Suralaya. (Foto: Istimewa).
Kunjungan Komisi VII DPR RI ke PLTU Suralaya. (Foto: Istimewa).

CILEGON, TitikNOL - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sugeng Suparwoto mengatakan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, di Cilegon, Banten sudah memenuhi standar baku mutu. Tata kelola operasional PLTU Suralaya telah sesuai dengan aturan sehingga mampu meminimalisir emisi karbon yang dikeluarkan.

”Dari hasil kunjungan (pada Jumat (01/09), kami melihat pembangkit ini (Suralaya) telah memenuhi kaidah yang diidealkan. Angka emisi masih di bawah standar baku mutu. Kemudian dibuktikan juga dengan adanya penghargaan proper emas dan penghargaan internasional,” kata Sugeng dalam keterangan tertulis, Senin (4/9/2023).

Usai menerima pemaparan dari manajemen dan ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sugeng mengatakan bahwa PLTU Suralaya tidak menjadi penyebab utama polusi di Jakarta. Hal itu dibuktikan sejak 29 Agustus 2023, 4 unit pembangkit di Suralaya disetop operasinya. Namun, penyetopan itu tak berpengaruh pada kondisi polusi di Jakarta yang dinilai semakin tinggi.

”Berdasarkan kondisi polusi Jakarta yang belum berubah setelah beberapa hari PLTU Suralaya mengurangi operasinya dan dari paparan yang dilakukan oleh Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung, Prof. Puji Lestari yang menghitung dampak polusi dari PLTU, dilaporkan bahwa PLTU Suralaya bukan sumber polusi di Jakarta," ujarnya.

Meskipun demikian, Sugeng menilai, transisi energi untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) 2060 harus terus berjalan demi menghadirkan listrik yang lebih ramah lingkungan.

”Sebagaimana bangsa yang meneken Paris Agreement dan penurunan emisi mencapai NZE di 2060, kita siapkan energi untuk masyarakat guna menumbuhkan ekonomi, namun energinya harus clean dan renewable, ini penting sekali untuk merawat bumi ini agar lestari,” ungkapnya.

Sementara, Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra mengatakan operasional PLTU Suralaya telah memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Pihaknya bahkan melakukan pengurangan operasional PLTU saat awal disebut sebagai kontributor polusi Jakarta.

"Sejak 28 Agustus, PLN mengurangi operasional PLTU Suralaya sebanyak 4 unit atau sebesar 1.600 Megawatt (MW) tapi kita ketahui polusi di Jakarta justru semakin tinggi," ujarnya.

Pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya untuk terus menurunkan emisi dari operasional pembangkitnya. Edwin menjelaskan, PLTU Suralaya telah dilengkapi dengan teknologi Electrostatic Precipitator (ESP) yang akan menyaring debu sisa pembakaran sampai ukuran terkecil di bawah 2 micrometer dan Flue Gas Desulphurization (FGD) untuk mengendalikan polutan NOx dan SOx.

”Di sisi pengawasan emisi, PLTU Suralaya telah dilengkapi dengan Continuous Emission Monitoring System (CEMS) untuk memastikan emisi gas buang dari operasional tetap di bawah ambang batas yang ditentukan. Di sini bisa dilihat, PLN menerapkan sistem digital untuk mengelola seluruh pembangkit kami. Monitoring sistem pembangkit membuat operasional semakin efektif dan efisien," kata Edwin.

Berkat berbagai upaya tersebut, PLN mendapatkan 7 penghargaan dalam ASEAN Energy Award 2023 berkat tata kelola operasional pembangkit yang baik, mampu mengurangi emisi dan menjadi pendorong perekonomian. Pembangkit lain yang mendapatkan penghargaan serupa ialah PLTU Lontar, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Paiton, PLTU Jeranjang dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Gunung Wugul.

"Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan nasional dan internasional, serta menjadi bukti bahwa dalam menjalankan operasional pembangkit PLN sangat memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan menjalankan seluruh parameter pembangkit yang efisien, andal dan ramah lingkungan," pungkasnya. (Ardi/TN)

Komentar