JAKARTA, TitikNOL - Menteri Komunikasi dan Informasi Rudi Antara mengatakan, ada beberapa poin yang harus direvisi dalam Undang-undang Perubahan Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Poin pertama mengenai bagaimana UU ITE harus lebih melindungi masyarakat. Seperti Pasal 27 Ayat 3 yang mengatur perbuatan pidana. "Usulannya, menurunkan ancaman dari enam tahun menjadi empat tahun," kata Rudi, sebelum rapat kerja tertutup dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/4/2016).
Rudi menjelaskan, banyak pihak memandang bahwa Pasal 27 Ayat 3 dapat membelenggu kebebasan berekspresi di dunia maya. Poin selanjutnya yang juga harus direvisi tentang tindak pidana penghinaan melalui ITE adalah delik aduan, sehingga korban yang merasa dirugikan bisa mengadukan. Dimana, usul tersebut diusulkan oleh pemerintah.
"Ini diusulkan diubah menjadi delik aduan," ungkap Rudi.
Untuk itu, Rudi meminta revisi UU ITE tidak terlalu pembahasannya. "Ini relatif cepat. Bulan Juni kita harapkan sudah selesai dan dibawa ke paripurna," tandasnya. (Bar/red)
DPK Banten Bina Perpustakaan Sekolah untuk Standar Perpusnas
Pemkot Cilegon Apresiasi Langkah Kejari Dirikan Rumah Restorative Justice di 43 Kelurahan
Haris Azhar Ungkap Dugaan Pelanggaran Hukum Mendes Yandri hingga Penegak Hukum di Pilkada Banten_(19).jpeg)
Bubarkan Deklarasi Kader yang Mendukung Helldy - Alawi, Dua Anggota Panwas Kecamatan Cilegon Dilaporkan
1.600 Kader Posyandu Kota Cilegon Mendeklarasikan Diri Mendukung Helldy-Alawi
Pahami Asta Cita Prabowo, Airin-Ade Dorong Kemandirian Desa
Diskominfo Kota Cilegon Luncurkan Sinkronisasi Data dan Sosialisasi Peraturan Wali KotaKawal Investasi, Warga Lebak Selatan Deklarasikan Aliansi Muda Banten Selatan
Kecewa, Pendemo Hadiahi Bawaslu Pandeglang Keranda MayatDengan Chipset Snapdragon 630 dan Kamera Zeiss, Nokia 7 Telah Diumumkan
