SERANG, TitikNOL - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi menyatakan akan merumahkan satu juta Aparatur Sipil Negara (ASN), pada 2017-2019 dalam rangka rasionalisasi.
Menanggapi hal itu, Gubernur Banten Rano Karno berharap tidak ada ASN Banten yang dipecat.
"Mudah-mudahan di Banten tidak, karena secara jumlah saja kita kurang kan. Harusnya Banten 7.000 ASN, sekarang hanya ada 4.000. Jadi kita kurang 3.000," kata Rano, Jumat (3/6/2016).
Baca juga: Sejuta ASN Dipangkas, Komisi II DPR Segera Panggil MenPanRB
Meski demikian, pihaknya akan mengikuti kebijakan pusat terkait rasionalisasi tersebut. Menurutnya, selama ini Pemprov Banten juga telah tegas memberikan sanksi terhadap aparatur yang kinerjanya lembek.
"Kalau kita kan wakil pemerintah pusat, ikuti saja apa keputusannya. Kalau bicara kinerja enggak usah rasionalisasi, 30 hari gak masuk sudah kena sanksi," tukasnya.
Rencana Yuddy tersebut kemudian bergulir menjadi polemik. Berbagai praktisi, parpol, maupun birokrat tidak sependapat dengan ide tersebut. Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, tidak ada rencana memberhentikan satu juta ASN.
JK mengatakan, pemerintah hanya menggodok rencana aturan baru mengenai batasan jumlah rekrutmen CPNS setelah moratorium selesai pada 2019.
"Jadi kita tidak PHK kan (ASN). Pegawai negeri tidak ada istilah PHK, tidak ada. Hanya pensiun alamiah saja. Tidak akan ada guncangan, (ini pensiun) alamiah," ujar JK kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (3/6/2016). (Kuk/red)