Pemprov Minta Persoalan Penerapan KKPD di Banten Tidak Dibesar-besarkan

SERANG, TitikNOL - Pemerintah Provinsi Banten meminta agar media masa tidak membesar-besarkan persoalan yang terjadi pada pelaksanaan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), lantaran program Pemerintah Pusat itu hanya satu dari sejumlah metode belanja yang bisa dilakukan Organsiasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, usai dirinya menghadiri rapat sidang paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, ada pilihan yang bisa ditempuh dalam transaksi belanja OPD di samping memanfaatkan KKPD.

"Itu sebetulnya KKPD ini adalah satu pilihan kita, toh KKPD banyak kita tidak lakukan. Kita masih bisa melakukan (belanja, red) di luar KKPD seperti itu. Kita sedang upayakan," kata Rina Dewiyanti, Rabu (17/07/2024)

Terkait kendala pelayanan fasilitas kredit berupa kartu pada Bank Banten, menurut Rina telah ditangani melalui kerjasama dengan Bank Mandiri. Dia membantah sinergitas keduanya menghilangkan potensi dari transaksi KKPD.

"Bank banten sudah bekerjasama dengan Bank Mandiri. Ada beberapa hal yang kita sinergikan, jadi tidak ada fee best income yang hilang, itu jangan terlalu diperbesarkan masih bisa berjalan. Iya, seiring tersedianya sarana dan prasarana IT (layanan digital, red) nya pun seiring," ujar Rina yang juga menjabat Bendahara Umum Daerah Pemprov Banten.

Di tempat yang sama Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, mengaku tengah berupaya maksimal dalam evaluasi guna memperkuat Bank Banten. Dia mendorong agar proses ketersediaan layanan seperti fasilitas layanan yang belum terbangun tanpa meninggalkan investasi saham pada Bank BJB Banten.

"Tidak hanya pada Bank Banten, tapi kita (Pemprov Banten, red) juga masih punya saham di Bank BJB dan tidak akan kita tarik kembali. Nah itu, coba daerah mana yang punya dua bank daerah? Mungkin hanya Banten," kata Al Muktabar

Terpisah, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Iman Abu Hanifah, menilai Bank Banten masih harus kerja keras dalam mempertahankan tren mereka mencetak laba di tahun 2024, dengan melakukan pembenahan dari sisi internal sumber daya manusia (SDM).

"Ini kan laba pertama Bank Banten setelah berdiri tahun 2018. Itu pun baru di angka Rp26 miliar sekian. Yang harusnya dilakukan manajemen Bank Banten tentu saja mempertahan kan tren ini di 2024, agar terus tumbuh. Kalau bisa sampai 10% dari laba saat ini itu sudah bagus," pungkasnya. (RZ/TN)