Penanganan Pengangguran di Banten Lampui Target RPJMD

Pelatihan calon tenaga kerja yang digelar Pemprov Banten. (Foto: TitikNOL)Pelatihan calon tenaga kerja yang digelar Pemprov Banten. (Foto: TitikNOL)
SERANG, TitikNOL - Pemprov Banten secara rutin berkoordinasi dengan kabupaten/kota, termasuk membuat sejumlah terobosan dalam menangani pengangguran.

Hasilnya, penanganan pengangguran di Banten melampui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal itu dikatakan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten, Indra Gumelar, seusai menjadi pembicara pada kegiatan diskusi yang dikemas dalam kegiatan Konferensi Media yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, di salah satu rumah makan di Kota Serang, beberapa waktu lalu.

Diskusi dibuka Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Amal Herawan Budhi dan ditutup Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Komari.

Diskusi diikuti pengurus KNPI Banten, Karang Taruna Banten dan wartawan yang biasa meliput di lingkungan Pemprov Banten. Sementara, pembicara pada acara tersebut adalah Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten Indra Gumelar dan Direktur Skill Depelovment Center (SDC) Banten M Chozin.

“Kami secara rutin berkoordinasi di internal Disnaker Banten dan Disnaker untuk membahas masalah pengangguran, salah satunya melalui penempatan tenaga kerja di industri yang ada di Banten. Kerja sama kami sudah maksimal,” kata Gumelar.

Jika melihat pencapaian, kata dia, jumlah pengangguran di Banten sekarang ini hanya tersisa 8,11 persen, sementara target pengurangan kemiskinan pada tahun 2019 adalah sebesar 8,20 persen.

“Kalau angka pengangguran sebesar 8,25 persen berarti target tidak tercapai, karena targetnya 8,20 persen. Kenyataannya sekarang angka pengangguran hanya tinggal 8,11,” katanya.

Ia mengakui, jika dipersentasekan, jumlah pengangguran di Banten lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Ditanya target penanganan pengangguran tahun 2020, Gumelar mengatakan, belum dapat dipastikan angkanya.

“Nanti akan diminta rencana kerja tahunan. Nanti ada target penanganan pengangguran. Rencananya tersebut disampaikan secara tertulis. Kalau tidak tercapai, kami siap menerima konsekuensi,” kata Gumelar.

Ditanya tentang langkah penanganan pengangguran atau terobosan, kata Gumelar, salah satunya pelatihan calon tenaga kerja. Hanya, kuota pelatihan di Banten masih terbatas. Selain itu, program peningkatan kompetensi guru, terutama guru SMK.

“Tinggal dukungan dari OPD lain sesuai tupoksinya,” ucapnya.

Sebelumnya, KNPI Provinsi Banten mengusulkan Pemprov Banten membuat lembaga permodalan pemuda. Lembaga tersebut untuk mendorong kreativitas pemuda, terutama yang terbentur dengan permodalan.

Ketua KNPI Banten Ali Hanafiah mengatakan, KNPI Provinsi Banten sudah beberapa kali menyelenggarakan kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda. Pelatihan tersebut untuk mendorong kreativitas pemuda, sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Program tersebut sejalan dengan program pemerintah dalam mengatasi banyaknya pengangguran.

“Kami sering menggelar pelatihan kewirausahaan pemuda, tetapi ada di antara peserta yang terbentur modal saat akan mengembangkan hasil pelatihan tersebut. Kami akui, Pemprov Banten sudah memiliki lembaga penjamin kredit, tetapi itu untuk umum. Kami menginginkan, pemprov membentuk lembaga permodalan khusus untuk pemuda,” ujarnya.

Menurut Ali, pemberdayaan pemuda dalam bidang usaha merupakan solusi alternatif dalam mengatasi pengangguran di Banten.

“Pemda harus hadir dalam mendorong lahirnya industri kreatif. Dan pemuda bisa menjadi terdepan dalam mengembangkan industri kreatif,” kata Ali.

Ali juga mengatakan, di Banten banyak sekali industri yang menempatkan banyak tenaga kerja. Namun, sebagian dari tenaga kerja tersebut adalah orang luar Banten.

“Harus dicarikan jalan keluar mengapa SDM Banten banyak yang tidak terserap dalam dunia kerja di daerahnya,” ucapnya.

Sementara, Bidang Ekonomi Karang Taruna Banten Ari Seliawan Arif mengatakan, perlu mengubah pola pikir dalam mengatasi pengangguran di Banten. Jika selama ini banyak yang berpikiran bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan hanya dengan bekerja maka ke depan harus berpikir menciptakan lapangan pekerjaan.

“Mind set perlu diubah dari mencari pekerjaan menjadi menciptakan pekerjaan. Pada era digital ini banyak sekali peluang untuk mengembangkan perekonomian dan itu harus ditangkap pemerintah,” kata Ari.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten, Indra Gumelar mengaku, akan menggordinasikan usulan pembentukan lembaga permodalan pemuda dengan sejumlah instansi.

“Di kami (Disnaker) tidak ada program itu. Makanya perlu dikoordinasikan dengan OPD lain,” ucapnya.

Terkait dengan upaya pengentasan pengangguran, Gumelar mengaku terus berupaya mengatasinya dengan berbagai kegiatan, salah satunya melalui pelatihan calon tenaga kerja di balai latihan kerja.

“Perlu juga didorong dengan pendidikan formal, misalnya memperbanyak politeknik di Banten. Sekarang ini, politeknik masih terbatas,” tukasnya. (TN1)

Komentar