Yudi Latief: GBHN Selamatkan Bangsa Indonesia

JAKARTA, TitikNOL - Cendikiawan muslim Yudi Latif mendukung dengan dihidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurutnya, setelah MPR dijatuhkan dari posisi lembaga tertinggi, kewenangannya menyusun GBHN juga ditiadakan, yang ada saat ini, muncul Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang ditetapkan dengan UU.

Kemudian, RPJPN ini diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode lima tahunan dan Presiden yang menentukan platform politik pembangunannya sendiri.

"Kalau presidennya tidak amanah maka negara akan jatuh pada tampuk kekuasaan orang per orang. Maka, pemikiran menghidupkan kembali GBHN, harus ada dipikiran kita," ujar Yudi Latief dalam diskusi 'Perlukah GBHN Setelah Reformasi' di Fraksi PKS DPR, di lantai 3 Nusantara I Kompleks Parmen Jakarta, Kamis (03/03/2016).

Tambahnya, dengan model demokrasi saat ini, kekuasaan nampak hanya digenggam segelintir orang dengan kekuatan kapital yang sangat besar.

Hal tersebut, kata dia, dapat diambil contoh misalnya di sektor pertambangan yang mana kekuatan para pemodal sangat luar biasa.Pada zaman orde baru jumlah ijin tambang hanya sekitar 900, namun sekarang ini ijin tambang melonjak hingga 11.000.

"Sebenarnya mau dibawa kemana arah negara ini? Ini sering kita lihat biaya demokrasi mahal ini juga sudah dibiayai oleh kehancuran Sumber Daya Alam yang luar biasa massif. Ini cara merampok lewat demokrasi tapi esensinya demokrasi seperti ini mempermudah kaum kapitalis untuk mencengkram kekuatan ekonomi," tandas dia. (Bar/red)