Aksi Demo Sekelompok Pemuda Tolak PPKM Darurat Diperpanjang

Nukman Faluti Korlap aksi demo tolak PPKM Darurat diperpanjang. (Foto: TitikNOL)
Nukman Faluti Korlap aksi demo tolak PPKM Darurat diperpanjang. (Foto: TitikNOL)

LEBAK, TitikNOL - Sekelompok pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Social Justice mengggelar aksi demontrasi di depan Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lebak, Senin (19/7/2021).

Pemdemo menilai, pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat, telah merugikan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

"PPKM Darurat yang jadi upaya pemerintah menangani Covid-19 justru membawa sengsara bagi masyarakat, khususnya mereka yang bergantung dari penghasilan sehari-hari," teriak Nukman Faluti Korlap aksi.

Ia mendesak kepada Pemkab Lebak dengan kewenangan otonomi daerah untuk menyesuaikan aturan di dalam PPKM dengan kondisi ekonomi dan sosial di masyarakat.

"Pemda dengan kewenangan otonomi daerah kami harapkan bisamenyesuaikan aturan PPKM agar rakyat kecil tidak semakin sengsara," katanya.

Sementara itu, Aksi sekelompok pemuda itu sempat diwarnai adu mulut antara aparat kepolisian dengan pengunjuk rasa. Kondisi tersebut bermula saat polisi meminta kepada peserta aksi untuk melakukan swab test di tempat yang sudah disiapkan, namun ditolak.

Tetap menolak melakukan swab, pengunjuk rasa terus melanjutkan orasi. Entah apa pemicunya, adu mulut
kedua pihak itupun nyaris berujung ricuh.

Selain menolak PPKM Darurat diperpanjang, aksi tersebut juga mempertanyakan soal anggaran penanganan Covid-19 yang dialokasikan oleh pemerintah daerah.

Menurut Nukman, sampai saat ini, tidak ada bentuk ketransparansian dari Pemkab Lebak terkait besaran anggaran Covid-19.

"Kami tidak melihat di akun-akun media sosial dinas pemerintah daerah atau baliho yang memampang berapa anggaran yang digelontorkan untuk penanganan Covid-19. Padahal ini anggaran yang wajib diketahui oleh masyarakat," sebut Nukman. (Gun/TN1)

Komentar