Demo HUT ke- 20, HMI Singgung Prestasi Banten Hanya Pengangguran

SERANG, TitikNOL - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Humpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang, melakukan aksi unjukrasa di Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Banten yang ke 20 tahun.

Mahasiswa menilai masih banyak persoalan terutama janji politik Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy. Mereka melakukan aksi di depan gedung DPRD Provinsi Banten.

Ketua Umum HMI Cabang Serang Faisal Dudayef Payumi Padma mengatakan, terpisahnya Banten dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000 merupakan satu upaya agar Banten bisa membangun wilayahnya sendiri, mandiri, serta dapat mensejahterakan masyarakatnya secara keseluruhan.

"Namun melihat kondisi saat ini, setelah 20 tahun Banten terpisah dan menjadi otonomi daerah sendiri, Banten terkesan jauh dari provinsi yang maju dan bisa mensejahterakan masyarakatnya," katanya saat orasi, Minggu (4/10/2020).

Ia menuturkan, angka kemiskinan yang dirilis pada bulan di Provinsi Banten mencapai 5,92 persen. Hal itu diprediksi akan melonjak karena situasi pandemi yang melanda Banten.

Mengingat, dalam penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Banten terlihat gagap dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Banten.

"Angka kemiskinan di Provinsi Banten pada Maret 2020 mencapai 5,92 persen. Ini tentu memilukan sebagai provinsi yang berdekat secara geografis dengan ibu kota negara. Banten tidak mampu membaik," ujarnya.

Sementara, koordinator Aksi Ari Opanda mengungkapkan, selama tiga tahun Banten dibawah kepemimpinan Wahidin-Andika, prestasi yang menonjol hingga ke tingkat nasional adalah pengangguran secara hatrick.

Menurutnya, kondisi ini sungguh memilukan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Indonesia. Hal itu telah membuktikan bahwa WH-Andika gagal dalam memberikan kemajuan daerah.

"Banten hanya mampu berprestasi di pengangguran saja dengan menduduki peringkat pertama jumlah terbanyak sebesar 8,01 se Indonesia. Ini juga menambah rapot merah bagi Pemprov Banten yang hari ini sudah 20 Tahun," tegasnya.

Tapi ironinya, dalam skema Pemilihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui APBD Perubahan, Pemprov tidak memprioritaskan kebutuhan utama masyarakat. Kebijakan yang diputuskan malah lebih kepada proyek strategis yakni sport center yang menelan biaya Rp430 miliar.

"Di usianya yang ideal harusnya banten bisa menjadi patron good government. Namun saat ini tidak dewasa. Tapi yang lebih miris, dana PEN di fokuskan untuk pembangunan Sport Center," terangnya.

Maka, mereka menuntut anggaran sport center di refocusing untuk PEN berbasis UMKM. Coptakan lapangan kerja ditengah pandemi. Meminta Pemprov Banten transparan perihal dana bantuan Covid-19. (Son/TN2)