Jum`at, 22 November 2024

Nah Loh, Nelayan Tolak Pembangunan Unit 9 dan 10 PLTU Suralaya

Para nelayan Cilegon yang tergabung dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) saat menggelar aksi penolakan pembangunan unit 9 dan 10 PLTU Suralaya. (Foto: TitikNOL)
Para nelayan Cilegon yang tergabung dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) saat menggelar aksi penolakan pembangunan unit 9 dan 10 PLTU Suralaya. (Foto: TitikNOL)

CILEGON, TitikNOL - Rencana pembangunan unit pembangkit listrik yakni unit 9 dan 10 oleh Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten mendapat penolakan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon. Persoalannya, pembangunan unit pembangkit ini akan menggusur dua pangkalan perahu para nelayan.

"Selama ini kan nelayan menyandarkan perahunya di Pangkalan Pujut dan Pantai Kelapa Tujuh. Adanya perluasan dengan menambah dua unit pembangkit listrik itu akan mengorbankan dua pangkalan kami. Karena itulah kami menolak pembangunan unit 9 dan 10," ungkap Ketua HNSI Kota Cilegon Yayan Hambali kepada awak media, Kamis (6/10/2016).

Yayan mengaku jika masyarakat nelayan juga kecewa dengan tidak dilibatkannya mereka dalam konsultasi publik. Dimana konsultasi yang digelar PT Indonesia Power (IP) selaku pengelola PLTU Suralaya ini, dilakukan di salah satu rumah makan di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon.

"Hari ini kan ada konsultasi publik dalam rangka penyusunan dokumen Amdal (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) dengan masyarakat sekitar PLTU Suralaya. Tapi masyarakat nelayan tidak diundang. Seharusnya kan kita dilibatkan," kata Yayan.

"Pada prinsipnya kita mendukung pembangunan unit 9 dan 10 itu, asal PT Indonesia Power memberikan solusi yakni menyediakan pangkalan baru untuk nelayan," jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Proyek Unit 9 dan 10 PT Indonesia Power PLTU Suralaya, Kardi Bin Kasiran, mengatakan bahwa pihaknya akan mengakomodir semua masyarakat sekitar, termasuk masyarakat nelayan.

"Semua akan kita akomodir, jangan sampai ada yang dirugikan dengan pembangunan unit 9 dan 10 ini," ungkapnya.

Kardi menambahkan, meskipun ada pro-kontra, pihaknya optimis pembangunan unit 9 dan 10 tersebut tetap berjalan lancar.

"Karena kebutuhan listrik di Jawa-Bali saat ini terus meningkat, maka penambahan dua pembangkit listrik itu harus segera dibangun," jelasnya.

"Rencananya 2017 nanti pembangunan sudah akan dimulai. Pembangunannya sendiri sekitar tiga hingga empat tahun," tutupnya. (Ardi/Quy)

Komentar