Pengamat: Budaya Koruptif Masih Marak di Provinsi Banten

Suasana diskusi publik yang digelar di Rumah makan S Rizki, Kota Serang, Rabu (21/8/2019). (Foto: TitikNOL)Suasana diskusi publik yang digelar di Rumah makan S Rizki, Kota Serang, Rabu (21/8/2019). (Foto: TitikNOL)

SERANG, TitikNOL - Badan koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jabodetabeka-Banten, menggelar diskusi publik terkait 19 tahun Provinsi Banten berdiri di era kepemimpinan WH-Andika, yang digelar di Rumah makan S Rizki, Kota Serang, Rabu (21/8/2019).

Diskusi tersebut dihadiri oleh organisasi mahasiswa kelompok Cipayung plus dan organisasi primordial serta taktis. Diskusi itu juga dinarasumberi oleh seluruh ketua umum kelompok Cipayung dan dua pengamat politik yakni Ray Rangkuti dan Harits Hijrah Wicaksana.

Harits Hijrah Wicaksana dalam diskusinya mengatakan, selama 19 tahun berdiri, banyak permasalahan dalam setengah periode kepemimpinan Weha-Andika.

"Pendidikan di Banten dengan jarak tidak jauh dari ibu kota, tingkat pendidikan baru mencapai rata-rata 8,1 tahun, kabupaten Tangerang masih banyak yang buta aksara kedua Lebak," katanya.

"PR Banten itu di daerah selatan Lebak dan Pandeglang. Birokrasi, kepala OPD punya ide apa? mereka semua takut, takut nggak disetujui sama bapak (Gubernur, red)," sambungnya.

Harits juga mengatakan, Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Pemprov Banten mencapai sekitar Rp1 Triliun. Padahal kata dia, banyak program dasar yang belum dituntaskan.

"Akar dari segala masalah itu birokrasi. Di Banten itu banyak yang PLT bahkan ada yang merangkap jabatan," ujarnya.

Sementara itu, para ketua organisasi kelompok Cipayung plus, sepakat jika permasalahan yang ada di Pemprov Banten dipicu karena tidak becusnya Pemerintah Provinsi baik Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Jauh dari pencapaian, budaya koruptif masih marak terjadi di Provinsi Banten," katanya.

Di tempat sama, ketua pelaksana kegiatan Aliga Abdillah, mengajak kepada seluruh mahasiswa agar menumbuhkan nalar kritisnya untuk perubahan Banten yang lebih baik.

"Kita harus sama-sama bangun, tanggal 2 September dan 4 Oktober ini menjadi agenda besar kita untuk bagaimana sama-sama mengkritik Pemerintah Provinsi Banten," tukasnya. (Lib/TN1)

Komentar