Pinjaman Daerah di PHP, Gubernur Banten: Udah Tidak Lagi Berharap dari SMI

SERANG, TitikNOL - Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku tidak berharap lagi dapat pinjaman Rp4,1 triliun dari PT. Sarana Multi Insfratuktur. Mengingat, hingga kini uang itu tak kunjung ditrasferkan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten nampaknya seperti di beri harapan palsu (PHP) oleh pemerintah pusat. Terlebih dalam proses pinjamannya, selalu ada aturan baru yang dinilai memberatkan pemerintah daerah.

Mulai dari pemberlakukan suku bunga 6,19 persen dari pinjaman dengan tenor delapan tahun. Kemudian aturan terbaru, tenor menjadi lima tahun. Dari hitungan kemampuan Pemprov Banten, kebijakan itu memberatkan keuangan daerah.

Saat ini, Gubernur Banten akan mengandalkan kemampuan keuangan daerah snilai Rp12 triliun untuk membangun Provinsi Banten.

"Sekarang mana yang bisa dibiayai APBD, ya kita biayai. Tapi kalau kepentingan tdak terlampau mendesak dan tidak ada uangnya, ya tidak kita laksanakan. Jadi saya kira, kita udah tidak lagi berharap dari SMI," katanya saat ditemui usai rapat paripurna, Selasa (22/6/2021).

Program yang dicanangkan pendanaannya bersumber PT. SMI, akan disesuaikan dengan anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Bahkan, sebagian program yang kebutuhannya tidak mendesak, akan dihapus atau tidak dilaksanakan.

"Sudah kita drop saja, delete (hapus) sementara. Kita melaksanakan pembangunan sesuai APBD saja Rp12 triliun, ini yang akan digunakan untuk pembangunan yang dibutuhkan," ungkapnya.

Sejauh ini, lanjur pria yang kerap disapa WH, pihaknya sedang melakuan refocusng senilai Rp2 triliun untuk membuat skema menjalankan program prioritas.

"Rp2 triliun (buat diefocusing). Ya untuk kesehatan, insfratuktur. Ya nggak juga, yang bisa recovery kita, nggak semuanya," terangnya.

Sebab jika menunggu pinjaman daerah, khawatir pelaksanaan program tidak berjalan efektif. Sehingga, kebutuhan pelayanan untuk masyarakat dapat dipenuhi.

"Hampir batal (pinjam) karena kita masih menunggu, kayaknya nggak ada uangnya tuh, pemerintah pusat juga nggak punya uang," ujarnya.

Ia menjelaskan, program prioritas yang bersumber dari PT. SMI akan tetap dijalankan. Namun, pembangunannya tidak akan sesuai dengan rencana awal, seperti pembuatan sekolah yang dicanangkan tiga lantai, hanya akan dibangun satu lantai.

"Kita belum sampaikan, lagi kita kutak-katik, kita punya duitnya atau nggak, ini kita simpulkan 2 hari ini. Mana proyek yang kita delete, mana proyek yang bisa kita biayai," tutupnya. (Son/TN1)