Program BPNT di Lebak Selatan Sistem Paket, DPRD Singgung Kualitas Komoditi Buruk

LEBAK, TitikNOL - Toni Triswandi, Tenaga Sosial Kesejahteraan Kecamatan (TKSK) Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak menyebut, sistem pemaketan dalam program bantuan sembako yang sebelumnya bernama bantuan pangan non tunai (BPNT) se Kabupaten Lebak, masih terus terjadi.

Meski begitu kata Toni, tim koordinasi (Tikor) bantuan sembako selalu memberikan arahan terkait sistem pemaketan tersebut.

Menurutnya, bila perubahan yang mengharuskan agen e - warong mengikuti pedoman umum (Pedum) program, hal tersebut tidak bisa instan dan butuh pembinaan dari berbagai unsur, karena jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) cukup banyak dan diperlukan edukasi berkelanjutan.

Diakui Toni, agen e - warong memiliki kendala bila harus menyiapkan semua komoditi yang ada dalam pedum program sembako. Sebab, dalam sistem usaha ada juga sisi laba dan rugi.

"Agen e - warong berpikirnya, jika semuanya disediakan dan ada komoditi lain yang beresiko busuk dan atau rusak dalam rentan waktu yang singkat, juga menjadi polemik buat para agen," ujar Toni kepada TitikNOL, Minggu (5/4/2020).

Kalau harus agen yang sudah menjual bahan komoditi yang ada dalam pedum setiap harinya, khususnya di Kecamatan Cihara lanjut Toni, hal itu sulit ditemukan.

"E - Warong di Cihara khususnya, benar - benar tidak memenuhi kriteria sebagai agen penyalur bantuan sembako. Silahkan diputuskan oleh pihak bank, karena e - warong mutlak milik bank BRI bukan milik TKSK atau Tikor kecamatan. Tapi sampai sekarang pihak BRI belum melakukan tindakan itu," ungkap Toni Triswandi.

Kedepan, semua agen e - warong di Kecamatan Cihara untuk berbenah agar tetap bisa menjadi penyalur dengan membenahi komoditi yang dijual, agar bisa menyempurnakan e-warongnya sebagai penyalur sembako.

"Baru ada tiga agen yang sudah mandiri, yang lainnya masih kesulitan tentang modal, biasa pihak bank belum acc. Pengajuan modal mah sudah di ajukan ke bank BRI Cabang Bayah, kalau modal sudah keluar insya allah semua mandiri," kilah Toni.

Dilain pihak, Rifki Ginanjar, Ketua Ormas Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Markas Anak Cabang (MAC) Kecamatan Wanasalam mengatakan, banyak pengaduan dari masyarakat miskin penerima bantuan program sembako yang diterima Ormas LMPI Kecamatan Wanasalam.

Pengaduan tersebut kata Rifki, soal kualitas dan timbangan beras yang dikeluhkan para KPM. Selain itu soal harga komoditi yang dijual ke KPM banyak e - warong tidak transparan.

"Paham masyarakat hanya boleh mengambil di agen yang ditunjuk oleh TKSK, total harga komiditi yang diterima KPM pun hanya agen atau e - warong yang tahu sementara KPM tidak tahu jumlah harga komoditi yang diterima. Banyak KKS KPM yang dikumpulkan oleh pihak agen melalui RT untuk digesek oleh agen," tukas Rifki yang diamini wakil ketua MAC, Iyan Mulyana.

Terpisah, Anggota DPRD Lebak dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus Ider Alamsyah mengungkap hal yang sama terkait adanya sistem pemaketan. Menurut Agus, hal itu dia temukan di beberapa kecamatan di Lebak Selatan seperti Kecamatan Cihara, Panggarangan, Bayah dan Cibeber.

"Ini sudah jelas menyalahi aturan (pakai sistem paket) dan sudah membohongi masyarakat," tegas Agus.

Agus pun menyinggung soal jeleknya kualitas komoditi seperti Kentang, Telur, Beras dan lainnya yang dikirim oleh distributor.

"Kualitasnya sangat jelek sekali dan saya sebagai wakil rakyat sangat menyayangkan adanya hal tersebut," tukasnya. (Gun/TN1)