Jelang Kampanye Rapat Umum, KPU Banten Deklarasikan Kampanye Damai

SERANG, TitikNOL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, deklarasikan kampanye damai serta mengikrarkan peserta pemilihan umum (Pemilu) agar tetap menjaga persatuan dan perdamaian di Aula KPU Banten, Jumat, (22/3/2019).

Ketua KPU Provinsi Banten Wahyul Furqon mengatakan, netralitas merupakan bagian poin yang paling penting dalam pelaksanan Pemilu.

"Netralitas menjadi bagian penting, kami tidak mau mendengar ada ASN yang menonjolkan ketidak netralitasannya. Mari kita ciptakan Pemilu yang sejuk dan damai," katanya dalam sambutan.

Ia menghimbau, bahwa dalam kampanye harus patuh pada aturan perundang-undangan yang ada. Tak hanya itu, ia pun mengajak peserta pemilu agar menghindari hoax, isu sara serta politik uang.

"Dalam kampanye harus berpegang teguh pada aturan undang-undang yang ada. Oleh karena itu, yu kita hindari money politik, yu kita hindari isu sara dan hoax. Kami ingin proses Pemilu di Banten ini berjalan dengan baik. Mari kita yang hadir disini sama-sama menjaga komitmen bersama," tegasnya.

Pantauan di lokasi, pembacaan ikrar dipimpin oleh Komisioner Eka Satialaksmana dan di ucap ulang oleh perwakilan Partai Politik (Parpol), tim pemenangan daerah dan calon Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

"Kami peserta kampanye dan pendukung berjanji dan bertanggung jawab untuk mewujudkan Pemilu yang langsung dan umum bebas rahasia, jujur dan adil dalam melaksanakan kampanye yang aman, tertib, damai dan berintegritas tanpa hoax, polatisasi sara dan politik uang. Melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku," terangnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) menilai kegiatan deklarasi tersebut kurang bermakna jika hanya dijadikan sebuah ceremonial saja, tetapi harus diimplementasikan di lapangan lantaran pihaknya masih banyak mendapatkan aduan dari masyarakat tentang ketidak netralan.

"Kalau saya sih fair aja, kalau hanya deklarasi saja kurang bermakna. Ini kan kegiatan ceremony dan nanti harus ditindaklanjuti dengan kegiatan dilapangan. Akan tetapi sebagai suatu komitmen ceremonial itu bermanfaat, tapi kami menganggap poin-poin itu di kampanye rapat tetap kepada 4 poin yaitu politik uang, ujaran kebencian, kampanye di tempat ibadah dan mobilisasi ASN serta Kepala desa. Kalau itu sudah bisa dihindari pasti akan berjalan baik," pungkasnya. (Gat/TN1)