Polda Banten Ajak Stakeholder Deklarasi Pilkada Damai

SERANG, TitikNOL - Polda Banten akan mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mendeklarasikan pilkada damai di Provinsi Banten. Hal itu dilakukan agar perhelatan demokrasi lima tahun sekali tersebut berjalan lancar dan kondusif.

"Sebelum mulai pilkada kita akan adakan suatu diskusi dengan melibatkan seluruh elemen tokoh masyarakat, tim sukses masing-masing calon, para calon, penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, pimpinan parpol, semua. Nanti kita buat suatu format agar pilkada berjalan aman. Nanti dimunculkan dalam bentuk keputusan bersama deklarasi pilkada damai," ungkap Kapolda Banten Kombes Pol Listyo Sigit Prabowo, seusai pertemuan dengan Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, di DPRD Banten, Selasa (18/10/2016).

Menurutnya, pilkada merupakan instrumen untuk memilih pemimpin. Dalam hal ini Polri mengawal semua proses pilkada agar berjalan lancar.

"Kita mengawal semua proses agar lancar kondusif, fair dan tidak ada konflik. Pemetaan masih dilakukan salah satunya ini dengan diskusi untuk memastikan adanya titik-titik baru," katanya.

Ia berharap, dengan lancarnya pesta demokrasi akan lahir pemimpin Banten yang bisa melaksanakan pembangunan dan mewujudkan aspirasi masyarakat.

"Tentu kita ingin dari sebuah proses demokrasi ini melahirkan pemimpin yang betul-betul amanah, dapat menjalankan pembangunan di daerah," ungkapnya.

Sementara, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan, Banten salah satu daerah yang masuk empat besar provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi.

"Kita (Banten) ini urutan keempat potensi konfliknya. Namun, mudah-mudahan kalau peringkat 4 itu dianggap tidak ada. Kalau pertama baru kita hawatir," tukasnya.

Menurutnya, tak kalah penting dari proses demokrasi ini adalah menjaga ASN, TNI dan Polri tetap netral.

"Netralitas ASN, TNI, Polri kita jaga semua. Bagaimana setelah pengumuman dan pembagian nomor urut dapat memberi pemahaman kepada masyarakat, bahwa pilkada ini sebagai ajang mencerdaskan masyarakat dari sisi demokrasi. Bagaimana masyarakat menentukan gubernur yang betul-betul berpihak kepada masyarakat," pungkasnya. (Kuk/Rif)