Soal Dugaan Kecurangan di Kota Tangerang, Warga Baduy Datangi KPUD

TANGERANG, TitikNOL - Perwakilan masyarakat Baduy Luar dari desa Kanekes, Kabupaten Lebak, mendatangi kantor KPUD Kota Tangerang, Selasa (21/2/2017).

Kedatangan masyarakat Baduy Luar tersebut untuk menyampaikan beberapa amanat dari para tetua di desa mereka, terkait adanya informasi penyelenggaraan pemilu kepala daerah di Banten, khususnya Kota Tangerang yang diduga adanya kecurangan.

"Saya mendapatkan amanah dari para masyarakat Baduy bahwa mereka resah membaca dan melihat berita adanya kecurangan di Kota Tangerang. Maka tujuan kami ke sini ingin menyampaikan langsung kepada ketua KPUD agar Pemilukada di Banten, khususnya Kota Tangerang harus bersih," ujar Erwin, salah satu perwakilan rombongan masyarakat Baduy kepada awak media di halaman kantor KPUD Kota Tangerang.

Erwin yang juga dewan penasehat desa Kanekes menjelaskan, dengan adanya informasi bahwa di Kota Tangerang ada indikasi kecurangan, mereka sebagai masyarakat Baduy merasa khawatir atas issue tersebut.

"Salah satunya ada yang mengatakan bahwa orang yang tidak datang ke tempat pemungutan suara, surat suaranya dicoblos oleh oknum-oknum," jelasnya.

Lanjutnya, jika di Baduy, dirinya mengaku bahwa yang tidak datang mencoblos maka hak suaranya dianggap tidak ada.

"Kami datang sendiri-sendiri ke TPS untuk mencoblos," paparnya.

Erwin juga menjelaskan, kedatangan mereka bukan mewakili salah satu calon pasangan gubernur. Bahkan, mereka menerima siapapun yang menjadi gubernur Banten nanti.

"Pada dasarnya kami dukung siapapun yang menjadi gubernur, yang penting prosesnya berjalan dengan jujur dan adil, soalnya di Baduy saja berjalan lancar tanpa ada kecurangan," tegasnya.

Sementara itu Sanusi Pane, Komisioner KPUD Kota Tangerang mengapresiasi sikap dari masyarakat Baduy yang masih perduli terhadap demokrasi di Banten.

"Kedatangan mereka ke sini hanya menyampaikan amanah, mereka yang mewakili kelompoknya tersebut hanya ingin demokrasi di Banten bisa semakin lebih baik," ujar Sanusi.

Sanusi menegaskan, pada prinsipnya KPU itu lembaga transparan. Sehingga, saran serta kritik merupakan modal berharga untuk kemajuan sistem demokrasi di Indonesia.

"Siapapun yang datang untuk menyampaikan saran serta kritik demi kemajuan sistem demokrasi di Banten, kami terima dengan baik tanpa melihat latar belakang mereka," pungkasnya. (Red)