DPRDKP Fokus Tuntaskan Permukiman Kumuh di Provinsi Banten

Foto ilustrasi kawasan kumuh. (Dok: TitikNOL)Foto ilustrasi kawasan kumuh. (Dok: TitikNOL)

SERANG, TitikNOL - Kawasan permukiman kumuh menjadi prioritas pembangunan yang akan dikerjakan Provinsi Banten. Tiga daerah yang menjadi prioritas yang akan dikerjakan pada perubahan APBD 2017 ini, yakni Kota Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten M Yanuar menjelaskan bahwa Penataan kawasan permukiman sudah dimulai, karena pemerintah memiliki program yang namanya 100-0-100. 100% itu penyediaan air bersih, 0% itu bebas kawasan kumuh. Untuk Banten, kami ditargetkan dalam program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) itu 405 hektare kawasan kumuh yang harus kami selesaikan se-Provinsi Banten. Tapi, berdasarkan SK bupati/wali kota, jumlah kawasan kumuh se-Banten itu mencapai 1.900 hektare di mana kewenangan provinsi itu 0-15 hektare.

Yanuar menuturkan, paling tidak di kawasan kumuh itu yang digarap ada 7 komponen, malah ditambah 1, menjadi 8. Mulai dari drainase, sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih, proteksi kebakaran, ruang terbuka hijau, dan pengelolaan sampah. Itu yang mau digarap. Berbeda kalau dulu kan kami ingin menyebarkan kegiatan di kabupaten/kota, sekarang tidak. Kami selesaikan di salah satu wilayah kawasan kumuh yang rumahnya kami perbaiki, jalan lingkungannya diperbaiki, drainasenya diperbaiki, penyediaan air bersihnya diperbaiki sehingga nanti kami bisa lihat sebelum dan sesudah pembangunan itu seperti apa.

Menurutnya, kalau dulu, bentuknya hibah. Kalau sekarang, itu sebenarnya bentuknya kewenangan provinsi dan itu wajib, termasuk pemerintah kabupaten/kota. Contohnya, kata dia, kami sekarang di 2017 ini ada di Cikeusik, Pandeglang, di Kabupaten Lebak di Desa Margaluyu. Kemudian di Serang di Kecamatan Kasemen, Desa Banten, yang paling besar, termasuk di Warung Jaud, ada Margaluyu juga. Untuk di Banten Lama, kami juga akan memperbaiki kawasan Banten Lama karena Pak Gubernur ingin para wisatawan yang berkunjung buat berziarah itu punya kesan yang berbeda.

Namun demikian Yanuar menyadari bahwa dalam melakukan pembangunan tidak bisa secepat membalikkan tangan. Tapi, paling tidak di perubahan APBD 2017 ini sudah terlihat karena pimpinan juga ingin pada saat ada Festival Keraton pada November nanti, jangan ada kesan kumuh. Nah , kami coba recover, termasuk plapon-plapon yang di tempat ziarah. Kebetulan Oktober ini ada juga peringatan hari Habitat, nah kami ingin ada baksos, bersih-bersih. Kami juga nanti akan tata makamnya serta jalan, air bersih, dan MCK-nya kami bangun, termasuk juga nanti kerja sama dengan PUPR membersihkan drainase sungai. Jalan lingkungan juga tidak sekadar paving blok, tapi paving blok yang bercorak supaya berkesan dan berbeda.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten ini juga menyinggung total bantuan bedah ru ah untuk tahun 2017 ini.

“Kalau sekarang, totalnya 86. Itu baru yang dikerjakan DPRKP. Ada juga dari Dinas Sosial Provinsi Banten yang sumbernya dari APBN. Kami sekarang ingin fokus mengatur regulasinya. Karena, dari dulu kan belum ada regulasi yang mengatur bagaimana menata kawasan kumuh, termasuk rumah tidak layak huni. Karena, kalau namanya itu kan ada yang rusak berat, ada yang rusak ringan. Kalau dulu kan konsepnya rumah jelek dibongkar, dirubuhkan terus dibangun baru. Maka, saya bilang kalau itu dibangun sama pihak ketiga, itu tidak mendidik masyarakat punya tanggung jawab. Kalau saya sekarang bilang, kita swakelola, kerja sama dengan badan keswadayaan masyarakat, susun RAB keperluannya berapa, mereka yang bangun, jadi upahnya pun masuk ke masyarakat. Ke depan kami upayakan ada pemberdayaan masyarakat agar masyarakat punya rasa memiliki,” bebernya.

Dikatakan bahwa untuk tahun depan juga sudah mulai direncanakan di kawasan strategis dan kawasan kumuh karena yang ditangani provinsi, ya dua itu. Kalau kawasan strategis provinsi, ada di RTRW Provinsi, termasuk Malingping, Banten Lama, itu ada di kawasan strategis provinsi. Jadi, kawasan pesisir seperti Sawarna akan kami garap untuk menunjang pariwisata. Sawarna itu kan sudah ada master plane -nya yang disusun Kabupaten Lebak, kami tidak ingin kekeliruan seperti di kawasan Wisata Anyer terjadi lagi (pembangunan tanpa rencana). Nah , sekarang Lebak sudah mulai membangun dibikin seperti TPT, di pantai itu sudah ada jogging track . Tidak ada bangunan di kawasan pantai, inginnya seperti itu. Sekarang kan sudah mulai banyak tumbuh penginapan, tapi relatif bisa ditata sehingga kami kemarin sudah membuat kesepakatan dengan Kabupaten Lebak bahwa Provinsi turun di sana (Sawarna).

Selain rumah kumuh, Banten kan terkenal ada program kerja pembangunan rumah nasional 1 juta rumah.
“Sebenarnya program dari pemerintah itu prioritasnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi, diberi subsidi melalui FLPB, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, dan harga rumahnya dibatasi dari Rp100 juta, Rp112 juta, dan Rp130 juta. Nanti, si pengembang kami bantu sarana umumnya, kami bisa ajukan ke pusat untuk diberikan bantuan dan wilayah yang banyak berkembang di Banten ini pertumbuhan lahan maksimum cuma 5 hektare.” Tutup Yanuar. [Adv]

Komentar